Hiruk-pikuk perdebatan mengenai Board of Peace (Dewan Perdamaian) belakangan ini telah menyita energi bangsa. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa forum ini adalah jebakan normalisasi; di sisi lain, ada harapan agar Indonesia mengambil peran strategis.
Namun, jika kita mau menyingkap tirai diplomasi global yang sedang dimainkan hari ini, kita akan menemukan sebuah realitas yang menohok: Board of Peace sesungguhnya bukanlah ancaman terbesar. Ancaman yang hakiki justru mengintai dari cara kita meresponsnya—keterpecahan internal dan kegagalan membaca peta besar permainan Donald Trump yang ingin mengubah wajah Timur Tengah lewat transaksi bisnis, bukan perdamaian sejati.
Doktrin “Omni-Solution” dan Runtuhnya Tatanan Lama
Untuk memahami mengapa Board of Peace muncul, kita harus membedah otak di balik inisiatif ini: Donald Trump. Berbeda dengan pendahulunya, Trump tidak melihat konflik global sebagai pertarungan ideologi, melainkan sebagai kebocoran neraca keuangan Amerika Serikat. Langkahnya menarik pasukan dari Suriah, Yaman, dan Somalia bukan tanda kelemahan, melainkan efisiensi brutal. Ia sadar, PBB dan birokrasinya yang lamban adalah beban biaya. Peringatan Antonio Guterres tentang kas PBB yang menipis tanpa dana AS adalah bukti bahwa Trump sedang “mematikan” peran PBB secara perlahan untuk digantikan oleh skema yang ia kendalikan penuh.
Trump sedang menerapkan strategi Omni-Solution atau solusi sapu jagat. Ia menguji kekuatan lawan dengan metodologi yang dingin. Eksekusi tekanan terhadap Venezuela dan Nicolas Maduro adalah “tes ombak” untuk mengukur respons blok Timur. Ketika China dan Rusia diam saat sekutunya di Amerika Latin digoyang, Trump menyimpulkan bahwa garis merah di Iran pun bisa ia langgar. Board of Peace adalah manifestasi dari kepercayaan diri ini, sebuah lembaga ad hoc yang dirancang untuk menjadi “dewan direksi” baru bagi Timur Tengah, dengan Trump sebagai komisaris utamanya, mengabaikan struktur hukum internasional yang ada.
Manuver Cerdas Gaza: Mengubah Jebakan Menjadi Kemenangan
Di lapangan, narasi bahwa Gaza telah kalah total adalah pembacaan yang prematur dan dangkal. Justru, pertempuran paling sengit kini berpindah dari terowongan ke meja perundingan. Fakta bahwa Hamas kini bernegosiasi langsung dengan Gedung Putih melewati Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menunjukkan bahwa Washington pun mulai lelah dengan keras kepalany Tel Aviv.
Warga Gaza dan para pejuangnya bukanlah pemain baru yang mudah silau. Satu dekade lalu, mereka pernah ditawari untuk menjadikan Gaza sebagai “Singapura-nya Timur Tengah” dengan pelabuhan dan bandara canggih, asalkan mereka melepaskan senjata. Mereka menolak. Hari ini, di hadapan Board of Peace, mereka kembali menunjukkan kecerdikan. Mereka menerima konsep pemerintahan transisi teknokrat, namun dengan satu syarat kunci yang mematikan logika penjajah: Senjata hanya akan diserahkan kepada Tentara Nasional Palestina yang berdaulat, bukan kepada Israel.
Ini adalah langkah diplomasi tingkat tinggi. Jika syarat ini diterima, secara otomatis dunia mengakui berdirinya negara Palestina dengan angkatan bersenjatanya sendiri. Sebaliknya, penolakan Netanyahu terhadap syarat ini (seperti pernyataannya yang menyangkal solusi dua negara) hanya akan semakin mengisolasi Israel dari sponsor utamanya, Amerika Serikat. Gaza paham bahwa Board of Peace hanyalah panggung lain untuk memenangkan kedaulatan, bukan akhir dari perjuangan.
Posisi Indonesia: Opsi Pintu Darurat
Di sinilah peran Indonesia menjadi krusial sekaligus berisiko. Keinginan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia terlibat aktif adalah langkah wajar bagi negara sebesar ini. Namun, seperti peringatan Dino Patti Jalal, keterlibatan ini harus disertai kewaspadaan tingkat tinggi. Indonesia tidak boleh terjebak dalam “Board of Trump” yang hanya melayani ego satu pihak.
Indonesia harus memiliki “tombol keluar” (exit strategy). Kita tidak boleh terkekang dalam forum yang tidak memiliki legitimasi hukum internasional yang kuat jika forum tersebut melenceng dari mandat konstitusi kita untuk menghapuskan penjajahan. Indonesia memiliki modal sejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Jika Board of Peace macet atau terbukti merugikan Palestina, Indonesia harus berani walk out dan menggunakan pengaruhnya untuk menggalang poros kekuatan baru. Kita harus membuktikan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan sikap berani untuk tidak didikte oleh blok Barat maupun Timur.
Bahaya Sebenarnya: Polarisasi dan Kemenangan Ganda Israel
Namun, poin paling fundamental dari seluruh analisis ini adalah kondisi internal kita sendiri. Inilah “masalah sesungguhnya”. Musuh terbesar perjuangan Palestina saat ini bukanlah tank Merkava atau rudal jelajah, melainkan perpecahan di antara pendukung Palestina di Indonesia.
Israel akan “menang dua kali” jika skenario ini berjalan mulus. Kemenangan pertama adalah lewat jalur diplomatik yang bias. Kemenangan kedua dan yang paling menyakitkan adalah keberhasilan mereka memecah belah warga Indonesia sebagai basis pro-palestina terbesar. Pola operasi intelijen asing di Iran dan Venezuela selalu menggunakan pihak ketiga untuk memanaskan situasi domestik, membenturkan rakyat dengan pemerintah, lalu menciptakan ketidakstabilan dan kegaduhan sosial.
Saat ini, kita melihat fenomena menyedihkan di mana pendukung pemerintah menyerang personal tokoh oposisi, dan sebaliknya, pengkritik kebijakan luar negeri menyerang pribadi Pak Prabowo dengan isu yang tidak substansial. Jelas ini adalah jebakan. Kita harus dewasa membedakan antara kritik kebijakan dengan serangan personal. Baik yang pro maupun kontra terhadap keterlibatan Indonesia di Board of Peace yang sejatinya memiliki tujuan sama: kemerdekaan Palestina.
Oleh karena itu, sikap terbaik saat ini bukanlah bereaksi emosional, melainkan beraksi strategis. Kita perlu berhenti menjadi “sumbu pendek” yang mudah diprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Literasi geopolitik harus ditingkatkan agar kita bisa mengawal langkah pemerintah dengan kritik yang konstruktif. Kita harus menjaga soliditas bangsa, karena Indonesia yang pecah adalah hadiah terbaik bagi Zionis, sementara Indonesia yang bersatu adalah satu-satunya harapan bagi Palestina untuk memiliki sekutu yang kuat dan nyata.
Jangan biarkan fokus kita teralihkan. Board of Peace hanyalah alat. Masalah sesungguhnya adalah apakah kita cukup cerdas dan bersatu untuk menggunakan alat tersebut, atau justru kita yang akan diperalat olehnya. (*)
