Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Busyro Muqoddas, M.Hum., menegaskan bahwa upaya perbaikan demokrasi tidak boleh berhenti pada wacana akademis semata, melainkan harus diwujudkan melalui gerakan nyata masyarakat sipil dalam membenahi regulasi politik.
“Kalau narasi minus aktualisasi, itu halusinasi,” tegas Busyro saat menjadi narasumber dalam forum CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Amphiteater Pascasarjana, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya, Busyro menyoroti bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur pemilu, tetapi juga integritas lembaga negara dan perilaku pemegang kekuasaan. Ia secara khusus mengkritisi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 serta proses seleksi pimpinannya yang dinilai telah melemahkan independensi dan kapasitas lembaga antirasuah tersebut.
Menurut mantan Ketua KPK ini, praktik politik yang nir-etika dan minim akuntabilitas membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini diperparah oleh maraknya politik uang dan dominasi pemodal.
“Pemilu yang dipengaruhi transaksi politik berisiko melahirkan pejabat tanpa komitmen kuat terhadap kepentingan publik dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Untuk memutus mata rantai tersebut, Busyro mendorong mobilisasi masyarakat sipil agar tetap independen dan berani mengawal pembenahan regulasi krusial, seperti Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.
Sorotan Kemunduran Demokrasi
Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMY, Prof. Dr. phil. Ridho Alhamdi, M.A., mengingatkan bahwa demokrasi jauh melampaui sekadar seremoni pemilu. Kualitasnya turut ditentukan oleh pemenuhan hak sipil dan politik, akuntabilitas horizontal antarlembaga negara, serta efektivitas pemerintahan.
Ridho menyinggung berbagai laporan lembaga internasional yang mencatat adanya kecenderungan kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia akibat konsolidasi yang belum tuntas. Oleh karena itu, UMY berkomitmen menjaga kebebasan ilmiah dengan membuka ruang diskusi lintas sektor secara terbuka.
“Persoalan kebangsaan perlu dibicarakan secara jernih agar perhatian publik tidak melulu terserap pada konflik politik elite, tetapi juga menyentuh isu krusial seperti kesejahteraan dan kelestarian lingkungan,” tutur Ridho. (*/tim)
