Di tengah derasnya disrupsi kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, hingga pergeseran demografi, Muhammadiyah konsisten menghadirkan panduan keagamaan yang relevan—mulai dari fikih informasi, kedaulatan pangan, hingga fikih lansia.
Kunci ketangguhan organisasi ini terletak pada Manhaj Tarjih, sebuah metodologi yang tidak sekadar memproduksi fatwa instan, melainkan mewariskan cara berpikir untuk memecahkan masalah.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Syifa Amin Widigdo, dalam program Syifa’s Corner di kanal YouTube Wonderhome Library, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, warisan metodologis yang dirintis sejak berdirinya Majelis Tarjih pada 1927 inilah yang bekerja sebagai “mesin berpikir” persyarikatan dalam merespons dinamika zaman.
“Muhammadiyah tidak hanya mewariskan jawaban, tetapi mewariskan cara mencari jawaban. Dalam bahasa Tarjih, itulah yang disebut manhaj atau metode,” tegas Syifa.
Dalam paparannya, Syifa membedah dua kerangka epistemologis utama yang menopang metodologi Tarjih. Pertama, pendekatan bayani, burhani, dan irfani yang menguat dalam pemikiran Muhammadiyah melalui kontribusi Prof. Muhammad Amin Abdullah.
Pendekatan bayani bertumpu pada teks Al-Qur’an dan sunah melalui perangkat bahasa serta kaidah tafsir yang sahih. Burhani mengoptimalkan akal dan ilmu pengetahuan untuk membaca realitas ekonomi, ekologi, maupun teknologi. Sementara irfani melibatkan kepekaan nurani dan empati spiritual.
Ketiganya bekerja saling mengoreksi: teks butuh penalaran agar tidak kaku, penalaran butuh pedoman agar tidak kehilangan arah, dan keduanya memerlukan kepekaan hati agar keputusan hukum tetap memihak kemanusiaan. “Bayani, burhani, dan irfani menjawab bagaimana cara kita membaca,” jelasnya.
Kedua, kerangka pemeringkatan nilai (hierarki norma) yang dikembangkan pada masa kepemimpinan Prof. Syamsul Anwar. Kerangka ini membagi struktur ajaran Islam ke dalam tiga tingkatan: al-qiyam al-asasiyah (nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan), al-usul al-kulliyah (prinsip umum seperti kaidah menghilangkan kemudaratan dan memberi kemudahan), serta al-ahkam al-far’iyah (ketentuan hukum praktis seperti wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram).
Melalui stratifikasi ini, ketentuan hukum praktis dapat bergerak luwes mengikuti konteks zaman tanpa mencabut akar nilai dasarnya.
Untuk memastikan seluruh proses ijtihad tersebut bermuara pada kemaslahatan semesta, Syifa menggarisbawahi gagasan tauhid rahamutiyah yang diwariskan almarhum Prof. Hamim Ilyas—mantan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang wafat pada Mei 2026 lalu. Konsep ini menuntut setiap produk hukum Islam untuk menghadirkan kasih sayang (rahmat) bagi manusia maupun alam.
“Bayani, burhani, dan irfani menjawab bagaimana cara kita membaca. Nilai, prinsip, dan hukum menjawab bagaimana kita menyusun. Namun, tauhid rahamutiyah menjawab ke mana semua itu diarahkan,” paparnya.
Pada akhirnya, seluruh bangunan metodologi tersebut berpulang pada teologi Al-Ma’un yang diwariskan KH Ahmad Dahlan melalui tiga pilar praksis: schooling (pendidikan), feeding (pangan/ekonomi), dan caring (kesehatan/sosial).
Di era modern, pilar schooling bertransformasi menjadi pengembangan fikih informasi di tengah kepungan algoritma; feeding diwujudkan melalui fikih kedaulatan pangan untuk merespons krisis iklim; sedangkan caring diejawantahkan lewat fikih lansia guna menjawab tantangan penuaan populasi. (*/tim)
