Pemerintah terus menggencarkan upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Salah satunya melalui kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Lazismu dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Fokus utama program ini adalah membantu keluarga berisiko stunting, termasuk melalui bedah rumah tidak layak huni.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, turun langsung meninjau rumah tidak layak huni di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pada 12 Juli 2025. Kunjungan ini dilakukan usai kegiatan Retreat dan Jambore BKKBN yang berlangsung 10–12 Juli di Ciwidey.
Wihaji menegaskan bahwa rumah yang menjadi sasaran program benar-benar dihuni keluarga berisiko stunting. Menurutnya, rumah yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan sehat untuk anak dan keluarga. “Jawa Barat memegang peran kunci dalam penurunan angka stunting nasional. Kenaikannya sangat berpengaruh terhadap angka nasional, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, BKKBN melakukan asesmen terhadap dua kepala keluarga di Kecamatan Rancabali. Mereka menjadi sampel program intervensi stunting, termasuk perbaikan gizi dan lingkungan tempat tinggal.
Program bedah rumah ini dikerjakan bersama Lazismu, lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah. Dua unit rumah akan dibedah, masing-masing berlokasi di Desa Alamendah (RT 02 RW 06) dan Desa Patengan (RT 02 RW 01), Kabupaten Bandung.
Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Lazismu Pusat, Ardi Luthfi Kautsar, menjelaskan bahwa kondisi rumah yang tidak layak, mulai dari tempat tidur hingga kamar mandi, dapat memicu risiko stunting. Karena itu, pihaknya menyalurkan bantuan sebesar Rp 25 juta per rumah, berasal dari dana zakat.
“Lewat sinergi ini, Lazismu ikut mendorong pencegahan stunting. Bantuan bukan hanya berupa uang, tapi diwujudkan langsung dalam pembangunan rumah,” kata Ardi dalam acara serah terima bantuan di Kantor Lazismu Pusat, 13 Juli 2025.
Ardi menambahkan, rumah-rumah tersebut akan dibongkar total dan dibangun kembali dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung.
(*/tim)
