Wajah investasi di Kota Pahlawan kini tengah dipersiapkan menuju babak baru yang lebih bersih dan transparan. Langkah ini diawali dengan komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama para pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, bebas dari intervensi pihak luar yang merugikan.
Langkah strategis yang diambil bukan sekadar wacana. Melalui optimalisasi sistem pembayaran non-tunai dan penguatan Satgas Penanganan Premanisme, Pemkot Surabaya berupaya membangun pondasi kepercayaan (trust) di antara seluruh pemangku kepentingan.
Penerapan transaksi non-tunai menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi ini. Pengalihan metode pembayaran dari konvensional ke digital diyakini mampu meminimalisir celah kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas.
Dengan sistem yang terekam secara otomatis, potensi gesekan atau tuduhan yang tidak berdasar antar pihak dapat ditekan secara signifikan. Efek dominonya sangat jelas, ketika transparansi terjaga, proses pembangunan di Surabaya pun akan berjalan lebih kuat dan terukur. Hubungan antara pengusaha, pengunjung, dan pemerintah daerah tidak lagi diwarnai dengan aksi saling curiga, melainkan kolaborasi yang saling menguntungkan.
Angin Segar bagi Pelaku Usaha Kuliner
Kabar baik ini disambut antusias oleh Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur. Ketua Apkrindo Jatim, Ferry Setiawan menyatakan, keberadaan Satgas Penanganan Premanisme adalah sebuah oase bagi para investor.
“Jaminan keamanan adalah instrumen paling vital dalam menjaga keberlangsungan usaha di Surabaya. Kami tidak menampik adanya keresahan di kalangan pemilik kafe dan restoran, terutama bagi mereka yang mengoperasikan gerai di luar area pusat perbelanjaan (mall),” jelasnya.
Keluhan mengenai gangguan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali masuk ke mejanya, meski banyak pengusaha yang memilih untuk bungkam karena merasa tidak memiliki perlindungan yang kuat.
Dengan adanya forum koordinasi bersama Forkopimda ini, Ferry menegaskan, para pelaku usaha kini memiliki “semangat baru.” Ferry menghimbau para anggotanya untuk tidak lagi ragu bersuara.
“Kalau ada indikasi pemerasan atau gangguan yang menghambat iklim investasi, kami mengimbau teman-teman pengusaha untuk langsung melapor kepada pihak berwenang,” jelasnya.
Ia berharap sSinergi antara TNI, Polri, dan Pemkot Surabaya dalam Satgas ini diharapkan mampu memberangus praktik premanisme hingga ke akarnya. Harapan besarnya sederhana namun krusial, Surabaya menjadi kota yang tertib, aman, dan nyaman untuk berbisnis.
Lebih dari sekadar soal keamanan fisik, hilangnya gangguan premanisme diprediksi akan berdampak langsung pada ekonomi makro kota. Ketika iklim usaha kondusif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya dipastikan akan terkerek naik secara alami.
Apkrindo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Wali Kota dan jajaran Forkopimda.
Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi kota tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Dibutuhkan keberanian untuk melaporkan penyimpangan dan komitmen pemerintah untuk menjaga setiap jengkal investasi yang masuk ke Surabaya. (abdul fatah)
