Forum Dosen Indonesia (FoRDESI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap politik luar negeri yang lebih tegas dengan keluar dari logika geopolitik Balance of Power (BoP) yang dinilai hanya memperkuat politik kekuatan dan memperpanjang konflik global. Indonesia diminta kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Ketua Umum DPP FoRDESI, Sholikh Al Huda, menyatakan bahwa praktik politik internasional saat ini semakin memperlihatkan dominasi kekuatan militer dan kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat konsep keseimbangan kekuatan yang selama ini dipandang sebagai mekanisme stabilitas global justru berubah menjadi alat legitimasi konflik.
“Konsep balance of power sering dipresentasikan sebagai cara menjaga stabilitas dunia. Namun dalam praktiknya, konsep ini sering menjadi kedok bagi persaingan kekuatan militer antarnegara besar. Perdamaian yang dibangun akhirnya hanya bersifat semu,” kata Sholikh dalam wawancara melalui sambungan telepon WhatsApp dari Surabaya, Selasa (10/3/2026).
Selain menjabat sebagai Ketua Umum FoRDESI, Sholikh juga merupakan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menurut dia, dunia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya ketegangan geopolitik, perlombaan senjata, serta rivalitas kekuatan global yang semakin terbuka.
Dalam situasi tersebut, kata Sholikh, negara-negara berkembang sering kali hanya menjadi objek dalam percaturan geopolitik global. Konflik regional kerap dimanfaatkan sebagai arena persaingan kepentingan negara besar, sementara dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat sipil.
Ia menilai, praktik politik global belakangan ini juga semakin diwarnai oleh gaya kepemimpinan yang konfrontatif dan transaksional. Salah satu contoh yang sering menjadi sorotan adalah gaya politik yang diasosiasikan dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Sholikh, pendekatan politik semacam itu cenderung menempatkan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam hubungan internasional. Akibatnya, diplomasi kerap berubah menjadi arena tekanan politik dan ekonomi.
“Ketika politik global didominasi oleh logika kekuatan, maka ruang bagi diplomasi perdamaian menjadi semakin sempit. Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang rasional dan berorientasi pada kemanusiaan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, FoRDESI memandang Indonesia memiliki posisi strategis untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong perdamaian global. Sebagai negara dengan populasi besar dan pengaruh diplomatik yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral untuk menjadi jembatan dialog dalam berbagai konflik internasional.
Sholikh menekankan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai “bebas aktif” seharusnya menjadi landasan penting dalam menentukan sikap terhadap dinamika geopolitik global saat ini. Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Namun, menurut dia, prinsip tersebut perlu diterjemahkan secara lebih konkret dalam kebijakan diplomasi Indonesia.
“Indonesia tidak boleh hanya berada dalam posisi netral yang pasif. Bebas aktif berarti kita tidak menjadi bagian dari politik aliansi militer, tetapi tetap aktif mendorong penyelesaian konflik secara damai,” kata Sholikh.
Ia menambahkan, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak diplomasi kemanusiaan dan kerja sama internasional yang berorientasi pada keadilan global. Politik kekuatan yang didasarkan pada perlombaan senjata dan rivalitas militer justru berpotensi memperpanjang siklus konflik internasional.
Menurut Sholikh, sejarah menunjukkan bahwa perang sering kali diputuskan oleh elite politik global, sementara dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat sipil di berbagai negara.
Karena itu, FoRDESI mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertegas orientasi politik luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan kemanusiaan. Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih adil dan stabil.
“Indonesia harus berani menyuarakan posisi yang jelas dalam politik global. Kita harus berpihak pada perdamaian dunia, bukan pada logika perang,” ujarnya.
FoRDESI berharap sikap tersebut dapat memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan moral dalam diplomasi internasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya menciptakan perdamaian global yang berkelanjutan. (*/tim)
