(Catatan Menuju Muktamar Ke-49 di Medan)
Menjelang Muktamar ke-49 Muhammadiyah November 2027 di Medan Sumatera Utara, pertanyaan tentang kepemimpinan kembali mengemuka: sosok seperti apa yang layak menjadi “imam” bagi Muhammadiyah di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal figur, melainkan arah gerakan bagaimana Muhammadiyah membaca zaman dan memimpin umat menghadapi kompleksitas persoalan global dan nasional.
Konteks global hari ini ditandai oleh ketegangan geopolitik yang meningkat, fragmentasi ekonomi dunia, serta kompetisi teknologi yang semakin tajam. Konflik kawasan, rivalitas negara besar, hingga krisis kemanusiaan lintas batas menuntut respons yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis.
Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam Berkemajuan, dituntut menghadirkan kepemimpinan yang mampu membaca dinamika geopolitik ini secara cermat, sekaligus menjaga komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.
Di sinilah pentingnya imam yang memiliki visi global, namun berakar kuat pada nilai keislaman dan keindonesiaan.
Krisis Ekologi: Tantangan Dakwah Lingkungan
Di saat yang sama, perubahan iklim menjadi ancaman nyata yang tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Banjir, kekeringan, krisis pangan, dan bencana ekologis semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada kelompok rentan.
Muhammadiyah, dengan jaringan amal usaha yang luas mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial—memiliki potensi besar menjadi pelopor gerakan Islam berkemajuan yang ramah lingkungan.
Namun, potensi ini membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kesadaran ekologis, mampu mengintegrasikan nilai tauhid dengan etika lingkungan, serta mendorong transformasi praksis di tingkat akar rumput.
Radikalisme Islam: Tantangan Dakwah Muhammadiyah
Tantangan berikutnya adalah radikalisme dan ekstremisme, yang terus bertransformasi dalam bentuk baru, termasuk di ruang digital.
Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai benteng moderasi Islam, tetapi tantangan ke depan menuntut pendekatan yang lebih inovatif.
Imam Muhammadiyah ke depan harus mampu mengembangkan narasi keislaman yang mencerahkan, inklusif, dan dialogis, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Literasi digital keagamaan menjadi kunci untuk mencegah infiltrasi paham sempit yang mengancam kohesi sosial.
Krisis Korupsi dan Dinasti: Sikap Tegas Dakwah Muhammadiyah
Pada level nasional, problem politik dinasti dan korupsi masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi.
Di tengah situasi ini, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjadi kekuatan penyeimbang (moral force).
Kepemimpinan Muhammadiyah ke depan tidak cukup hanya menjaga jarak dari kekuasaan, tetapi juga harus berani menyuarakan kritik konstruktif terhadap praktik-praktik politik yang menyimpang dari prinsip keadilan dan meritokrasi.
Integritas menjadi kata kunci baik dalam internal organisasi maupun dalam relasi dengan kekuasaan.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial juga belum terselesaikan.
Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilakukan, skala masalah menuntut pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
Krisis Kesejahteraan umat
Muhammadiyah perlu memperkuat ekonomi umat berbasis inovasi, kewirausahaan sosial, dan kolaborasi lintas sektor. Imam Muhammadiyah yang dibutuhkan adalah sosok yang tidak hanya paham teologi, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan visi ekonomi yang transformatif.
Krisis Literasi Berbangsa
Tak kalah penting, lemahnya literasi bangsa baik literasi baca-tulis, sains, maupun literasi kebangsaan menjadi tantangan serius.
Disorientasi berbangsa terlihat dari menguatnya polarisasi, menurunnya kualitas diskursus publik, dan mudahnya masyarakat terjebak dalam disinformasi.
Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikan yang luas, memiliki peran strategis untuk memperbaiki keadaan ini.
Kepemimpinan ke depan harus mampu mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas, tetapi juga berkarakter, kritis, dan berkomitmen pada nilai kebangsaan.
Dalam konteks itulah, mencari “imam” Muhammadiyah bukanlah mencari figur karismatik semata, melainkan pemimpin kolektif yang mampu menggerakkan energi organisasi secara sinergis.
Ia harus menjadi penjaga nilai (guardian of values), sekaligus inovator yang berani melakukan pembaruan. Ia harus mampu menjembatani tradisi dan modernitas, lokalitas dan globalitas, idealisme dan pragmatisme.
Muktamar Muhammadiyah Ke 49 di Medan menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali arah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Muhammadiyah tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga memimpin.
Dan kepemimpinan itu bermula dari kemampuan menemukan imam yang tepat yang mampu membaca realitas, merumuskan visi, dan menggerakkan perubahan. (*)
