Di lorong-lorong gelap kekuasaan, jejak sang mantan rupanya terus bergerilya. Ia tak lagi sekadar hadir dalam ingatan, melainkan bermain manis lewat gerakan bawah tanah yang sanggup membuat dahi para pejabat tinggi berkeringat dingin.
Bayangkan saja, ketika sebuah pemerintahan sedang giat-giatnya menata barisan, tiba-tiba ada jaring-jaring halus yang terpasang rapi di udara. Tanpa disadari, percakapan rahasia dari bilik-bilik paling krusial di negeri ini bocor halus. Dan ketika tabir misteri itu akhirnya disingkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, publik mendadak heboh.
Sang mantan pimpinan korps baju cokelat diduga tak benar-benar pergi—ia hanya berganti pakaian, sembari membawa “alat pendengar” super canggih ke bawah tanah.
Operasi “Bising” Tanpa Suara di Balik Layar
Dalam konferensi pers yang digelar di Bareskrim Polri, Jakarta, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin membeberkan sebuah kenyataan yang bikin mengelus dada. Kepolisian resmi menetapkan tiga orang perwira tinggi dan mantan pejabat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta illegal access.
Siapa tersangkanya? Tokoh utamanya tak lain adalah mantan Kapolri yang baru saja digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Tak sendiri, ia ditemani dua perwira tinggi lainnya: Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta—yang juga mantan Sekretaris Pribadinya—serta Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya, Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi.
Daftar korbannya pun tidak main-main. Dari Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pejabat negara, politisi lintas partai, insan media, hingga aktivis LSM dan pengusaha ternama, semuanya masuk dalam daftar “pendengar setia” kelompok ini.
Modusnya terbilang elegan namun nekat: menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri. Nomor-nomor telepon para elite ini diduga disusupkan secara diam-diam ke dalam sistem tanpa prosedur resmi, apalagi kepentingan penegakan hukum yang sah.
Menariknya, di tengah kepungan penyadapan yang begitu masif, ada satu nama yang secara ajaib steril dan sama sekali tak tersentuh: sang Wakil Presiden. Murni keberuntungan, atau memang ada “protokol keakraban” khusus?
Entahlah. Yang jelas, tebang pilih target ini makin mempertegas bahwa ini bukanlah operasi penegakan hukum biasa, melainkan gerakan bawah tanah bernuansa politik yang amat kental.
Sapu Bersih dan Penghapusan Jejak di Menit Terakhir
Dugaan penyadapan bergerilya ini disinyalir telah berlangsung cukup lama, menembus rentang waktu sepanjang 2025 hingga 2026. Namun, roda politik berputar sangat cepat. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mengganti posisi Kapolri. DPR bergerak kilat menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto, dan di hari yang sama, pelantikan digelar di Istana Negara.
Peralihan kekuasaan yang secepat kilat itu membuat sang mantan Kapolri berpindah kantor hanya dalam hitungan jam. Boleh jadi, ia bahkan tak sempat mengemas rapi berkas-berkas di meja kerjanya.
Dalam kepanikan dan desakan waktu inilah, gerakan bawah tanah itu meninggalkan jejak belepotan. Penyidik menemukan indikasi kuat adanya upaya penghapusan log data pada server Polri pada Oktober 2026—sebuah langkah panik untuk menyapu bersih jejak digital sebelum pergantian pimpinan benar-benar tuntas.
Langkah tergesa-gesa ini justru memantik api kecurigaan yang lebih besar. Publik dengan mudah menyambungkan titik-titik sejarah: karier sang mantan yang melonjak pesat tak lepas dari kedekatannya dengan patron politik lamanya sejak dari Solo, mantan Presiden Joko Widodo. Tetapi ini adalah dugaan yang belum terkonfirmasi.
Pertanyaan nakal pun bermunculan di warung kopi hingga ruang akademisi. Apakah sang mantan masih memelihara loyalitas buta kepada patron lama? Apakah gerakan bawah tanah ini dijalankan demi mengawal agenda tertentu yang tidak sejalan dengan nakhoda pemerintahan baru?
Antara “Wallahu A’lam” dan Rasa Penasaran Publik
Ketika ditanya oleh awak media mengenai apa motif sejati di balik penyadapan rahasia sebesar ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, hanya menjawab singkat sembari tersenyum tipis: “Wallahu a’lam.”
Tentu saja, Allah memang Maha Mengetahui segalanya. Jawaban khas politisi senior itu sangat aman secara hukum dan diplomatik. Namun, bagi masyarakat awam yang disuguhi drama spionase lokal ini, jawaban tersebut jelas jauh dari kata memuaskan.
Publik membutuhkan kejelasan yang lebih membumi: Atas perintah siapa operasi bawah tanah ini dijalankan? Untuk kepentingan siapa data rahasia itu dikumpulkan? Dan ke mana saja aliran rekaman percakapan bernilai mahal itu bermuara?
Tentu, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Penyadapan ilegal terhadap seorang Kepala Negara dan pejabat publik adalah kejahatan serius yang merusak sendi-sendi tata kelola negara. Penyidik Bareskrim Polri masih memiliki tugas berat untuk membuktikan setiap pasal tindak pidana di pengadilan sebelum vonis dijatuhkan.
Namun satu hal yang pasti, cerita tentang “sang mantan” kali ini telah memberi pelajaran berharga bagi dinamika politik kita. Bahwa di negeri ini, ketika seorang pejabat melangkah turun dari kursi kekuasaan, bayang-bayangnya tak pernah benar-benar lenyap.
Mereka hanya berpindah ke kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbisik lewat saluran telepon yang tak terdeteksi. (*)
