Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa distribusi interactive flat panel (IFP) atau smartboard tidak akan menjadi program yang terbengkalai. Ia memastikan hal ini karena berbagai aspek sudah dipertimbangkan sejak awal.
Seperti diketahui, pengadaan smartboard merupakan bagian dari upaya digitalisasi dalam proses pembelajaran.
Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan adalah memberikan pelatihan khusus bagi guru di setiap sekolah yang menerima smartboard.
“Jadi gurunya kami latih sehingga kekhawatiran IFP itu mangkrak sudah kami antisipasi dari awal,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen GTKPG Kemendikdasmen dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dalam rangka Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik D4/S1 bagi Guru di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Mu’ti juga menyampaikan pentingnya keselarasan antara teknologi dan kompetensi guru. “Karena saya selalu menyampaikan smartboard itu harus disertai dengan smart teacher. Kalau board-nya smart, teacher-nya tidak smart, maka bisa semaput,” katanya.
Selain pelatihan guru, langkah antisipatif lainnya yang telah disiapkan adalah pembangunan listrik tenaga surya di sekolah-sekolah penerima IFP yang masih belum memiliki pasokan listrik memadai.
Tidak hanya itu, Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan membangun infrastruktur jaringan internet di sekolah-sekolah tersebut, melalui kerja sama dengan BAKTI Komdigi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyediakan 2.500 paket materi pembelajaran yang nantinya akan terintegrasi dengan pemanfaatan smartboard.
Mu’ti juga menepis anggapan bahwa penggunaan smartboard akan membuat pembelajaran sepenuhnya bergeser ke sistem daring. Ia menegaskan bahwa kehadiran guru di dalam kelas tetap diperlukan.
“Saya ingin tegaskan juga bahwa dengan adanya materi tersebut tidak berarti guru tidak hadir di kelas, tetap ada guru yang mengajar,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, “Jadi, kalau ada yang mengatakan dengan ada materi itu pembelajarannya full daring, tidak ada pembelajaran tatap muka itu juga tidak benar. Kami pastikan adanya IFP itu guru tetap harus aktif di kelas sebagai fasilitator,” katanya.
Terkait jumlah perangkat, Mu’ti menyebutkan bahwa tahun ini akan dibagikan sebanyak 288.000 unit IFP ke berbagai sekolah yang siap menerima. Namun, dia juga menanggapi isu yang beredar mengenai adanya sekolah yang menolak menerima perangkat tersebut.
“Tapi bila ada yang merasa tidak mau menerima, maka kami dengan senang hati akan mengambil kembali pengiriman ke sekolah itu. Kalau memang sekolah yang bersangkutan tidak bersedia menerima,” tegas Mu’ti.
Sambutan Positif
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif langkah pemerintah pusat yang membagikan 330 ribu unit smartboard untuk sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan nonformal.
Menurut Puguh, program ini merupakan salah satu upaya modernisasi tata kelola pendidikan di era digital. Apalagi, Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan sebaran wilayah yang luas, sangat membutuhkan dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai.
“Hal ini sangat penting untuk menjadi daya dukung pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan di Jawa Timur,” ujar legislator PKS itu.
Politisi PKS ini berharap, bantuan smartboard tidak hanya diberikan ke sekolah-sekolah di pusat kota, tetapi juga menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Sekolah-sekolah di daerah Tapal Kuda, selatan Jawa Timur, Matraman, dan Madura harus menjadi prioritas. Dengan begitu, kualitas pendidikan di daerah perifer bisa ikut terdorong,” tegasnya. (afifun nidlom)
