Presiden Prabowo Subianto resmi melantik KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah pada Senin sore (9/9/2025) di Istana Negara. Pelantikan ini menandai beroperasinya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri mengikuti Prabowo Presiden.
Selain melantik Menteri Haji dan Umrah, dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.
Berikutnya, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi di sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah disetujui oleh DPR dan diteken melalui Keputusan Presiden. Lembaga ini lahir dari kebutuhan memperkuat tata kelola haji dan umrah, yang selama ini menjadi salah satu tugas besar Kementerian Agama. Dengan adanya kementerian khusus, pemerintah berharap pelayanan ibadah haji dan umrah dapat lebih terfokus, efisien, dan profesional.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengangkatan Gus Irfan dan Dahnil didasari oleh pengalaman keduanya memimpin Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dibentuk pada 2024.
“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus,” kata Sekretaris Kabinet Prasetyo, mewakili Presiden.
Gus Irfan lahir di Jombang pada 12 Juli 1971, merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari dan putra KH. Yusuf Hasyim. Politikus Partai Gerindra ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP Haji sejak 2024. Kiprahnya di dunia pesantren, organisasi Islam, dan parlemen menjadikannya sosok yang dekat dengan isu pelayanan umat, khususnya penyelenggaraan ibadah haji.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak lahir di Banyumas pada 17 Agustus 1972. Ia dikenal sebagai aktivis, akademisi, sekaligus politisi. Dahnil pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018 dan menjadi juru bicara Prabowo Subianto sejak Pilpres 2019. Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri, ia sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji pada 2024 dan Staf Khusus Menteri Pertahanan.
Pelantikan kedua tokoh ini disambut optimistis oleh kalangan masyarakat dan pengamat, yang menilai kombinasi latar belakang Gus Irfan dari pesantren dan Nahdlatul Ulama serta rekam jejak Dahnil di Muhammadiyah mampu memperkuat kolaborasi ormas Islam besar dalam pengelolaan ibadah haji. Keduanya diharapkan mampu menjawab tantangan kuota haji, transparansi biaya, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem haji modern.
Dengan dilantiknya Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah bagi jutaan jamaah Indonesia. Program prioritas kementerian ini mencakup penguatan sistem digitalisasi pendaftaran, kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi, serta penyediaan fasilitas ramah jamaah lanjut usia. Pemerintah optimistis kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan membawa terobosan baru dalam pelayanan ibadah yang menjadi cita-cita umat Islam Indonesia. (m roissudin)
