Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan pentingnya kedewasaan berdemokrasi dan penghormatan terhadap hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengimbau seluruh pihak agar tak bersikap menang sendiri dan mengajak para elite bangsa melakukan introspeksi mendalam.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar di sela-sela peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz), Sabtu (10/10/2026). Ia menekankan bahwa Muhammadiyah senantiasa berpegang teguh pada falsafah negara, hukum, serta konstitusi yang berlaku.
Haedar menegaskan, setiap keputusan lembaga peradilan—termasuk MK—harus dihormati. Kendati demikian, bagi pihak yang masih keberatan, opsi perlawanan hukum yang sah tetap dapat ditempuh.
“Bagi yang tidak puas, silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” tegas Haedar.
Di sisi lain, Haedar mengingatkan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut untuk tidak jumawa. Mengingat persoalan hukum kerap bersinggungan dengan kalkulasi politik yang kompleks, ia meminta semua elemen bangsa untuk bersikap lebih bijaksana, tenang, dan moderat.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh membiarkan energinya terkuras habis oleh perselisihan berkepanjangan yang berpotensi menghambat agenda pembangunan nasional. Haedar pun mendorong evaluasi mendasar terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum di tanah air.
“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini—sampai segala sesuatu harus masuk ke ranah hukum dan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haedar berharap polemik serupa tidak terus berulang. Bangsa Indonesia, tegasnya, masih memiliki tumpukan persoalan mendasar yang membutuhkan kolaborasi nyata, ketimbang konflik politik yang tidak produktif.
Sebagai penutup, Haedar menggarisbawahi bahwa kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Keberhasilan politik maupun kekuasaan seyogianya diraih melalui proses yang bermartabat dan taat aturan, bukan dengan menghalalkan segala cara.
Sistem hukum yang ada pun harus terus dibenahi secara berkelanjutan guna menjamin keadilan bagi seluruh rakyat serta menjaga integritas penyelenggara negara. (*/tim)
