Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa pembangunan manusia sangat ditentukan oleh tingkat dan kualitas pendidikan. Menurutnya, jika Indonesia ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat menghadiri pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025–2030 di Gedung Ahmad Sanusi, UPI Bandung, pada Senin (16/6/2025).
Haedar mengakui bahwa mengelola institusi pendidikan di Indonesia bukan perkara mudah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perhatian serius dan pendekatan yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
“Padahal Indonesia pada 2045 ingin menjadi Generasi Emas,” ujarnya.
Ia menyoroti kompleksitas peta sosiologis pendidikan di Indonesia yang sangat beragam dan heterogen. Karena itu, menurutnya, pendekatan top-down tidak cukup efektif dalam merancang kebijakan pendidikan nasional.
“Beragamnya latar belakang masyarakat menjadikan pendidikan Indonesia unik. Banyak institusi pendidikan diselenggarakan oleh pihak swasta, baik berbasis agama maupun lainnya, untuk memberikan kemaslahatan bersama,” jelas Haedar.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat kebijakan negara tidak bisa bersifat otoritatif semata. Sebab, peta pendidikan sangat terkait dengan dinamika demografi Indonesia yang terus berkembang.
Haedar juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan, agar tidak terlena dengan pencapaian yang ada. Pasalnya, IPM Indonesia hingga kini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Maka kita harus melipatgandakan upaya, kebijakan, dan langkah-langkah yang luar biasa, baik dari negara maupun pihak swasta,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan nasional dibangun di atas dua pilar utama: pendidikan negeri yang dikelola pemerintah, serta pendidikan swasta yang dijalankan oleh ormas seperti Muhammadiyah dan lembaga non-pemerintah lainnya.
Bahkan, pendidikan swasta telah berperan besar sejak sebelum Indonesia merdeka, termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kalau kebijakan pendidikan hanya berorientasi pada institusi formal milik negara saja, maka akan sulit mencerdaskan seluruh anak bangsa tanpa kecuali,” pungkas Haedar. (*/tim)
