Setiap 25 November, bangsa ini kembali mengenang peran besar guru dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Kita merayakan Hari Guru Nasional dengan tema yang berganti setiap tahun, logo yang selalu diperbarui, dan serangkaian kegiatan seremonial yang meriah. Namun di balik semangat yang diusung pemerintah tahun ini bertema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, terdapat kenyataan yang tak bisa terus-menerus disembunyikan oleh slogan.
Guru adalah figur sentral dalam dunia pendidikan. Mereka tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi menghadirkan keteladanan dalam sikap, moralitas, dan kehidupan sehari-hari. Dalam kelas, mereka mendidik. Di luar kelas, mereka membentuk karakter. Karena itulah, apresiasi terhadap guru sejatinya tidak cukup berhenti pada upacara, ucapan terima kasih, atau sebuket bunga yang diberikan sekali dalam setahun.
Tema Hari Guru Nasional 2025 yang diusung Kementerian Dikdasmen dengan “Guru Hebat, Indonesia Kuat” diharapkan menjadi tonggak untuk memperluas praktik baik, menguatkan ekosistem pendidikan, serta mendorong transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah ingin menegaskan bahwa keteladanan, inovasi, dan kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif terhadap tantangan abad ke-21.
Namun idealisme tema ini berhadapan dengan kenyataan di lapangan yang jauh dari kata ideal. Kondisi guru di Indonesia hingga kini masih berkutat pada persoalan klasik: kesejahteraan minim, especially bagi guru honorer; kualitas kompetensi yang belum merata; distribusi guru yang timpang—kekurangan di daerah terpencil, berlebih di kota; serta minat terhadap profesi guru yang kian merosot karena tidak menjanjikan masa depan yang layak.
Guru juga menghadapi beban administrasi yang tinggi, tekanan kurikulum yang berubah-ubah, dan minimnya dukungan profesional untuk mengembangkan diri.
Karena itu, refleksi Hari Guru Nasional tidak boleh berhenti pada romantisme tentang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Penghargaan simbolis memang penting, tetapi jauh dari cukup. Masalah struktural dalam sistem pendidikan membutuhkan keberanian untuk mengurai persoalan mendasar yang selama ini dibiarkan menumpuk.
Kebijakan pendidikan kerap berganti mengikuti ritme politik, sementara guru diminta untuk terus menyesuaikan diri tanpa memperoleh ruang atau dukungan yang memadai untuk menjadi agen perubahan.
Guru tidak seharusnya hanya menjadi objek kebijakan. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek utama transformasi pendidikan. Pemerintah berhutang untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan, memperkuat kompetensi profesional secara berkelanjutan, dan memastikan distribusi guru yang adil hingga pelosok negeri. Keterbatasan anggaran sekolah tidak boleh lagi dijadikan alasan klasik yang membuat guru honorer terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Momentum Hari Guru Nasional mestinya menjadi ruang evaluasi kolektif dan titik tolak keberanian untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia. Tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi komitmen nyata untuk memperbaiki ekosistem kerja guru, memperkuat kualitas mereka, dan menghormati profesi ini sebagaimana mestinya, bukan hanya sekali setahun, tetapi setiap hari.
Indonesia tidak akan pernah kuat tanpa guru yang benar-benar hebat. Dan guru tidak akan pernah bisa hebat tanpa negara yang hadir sepenuhnya untuk mereka. (*)
