Januari 2026 menjadi saksi sebuah ironi besar dalam sejarah Timur Tengah. Debu peperangan di Gaza belum sepenuhnya turun, namun di Davos, Swiss, sebuah peta jalan baru sedang digelar bukan oleh rakyat Palestina, melainkan oleh Trump dan sekutu ekonominya. Apa yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” ini sejatinya bukanlah tentang perdamaian dalam arti kemanusiaan, melainkan sebuah akuisisi korporasi berskala negara.
Kita sedang melihat sebuah eksperimen geopolitik yang mengerikan: Gaza tanpa Palestina.
”The New Gaza”: Proyek Real Estat Berkedok Rekonstruksi
Pemaparan Jared Kushner di Forum Ekonomi Dunia tentang “The New Gaza” membuka tabir sebenarnya dari agenda Amerika Serikat. Gaza tidak lagi dilihat sebagai tanah air bagi sebuah bangsa yang terluka, melainkan sebagai lahan kosong (vacant lot) siap bangun. Visi mengubah Gaza menjadi “Dubai baru” atau “Meikarta-nya Mediterania” adalah bentuk penghinaan intelektual dan kultural yang paling kasar.
Mengapa? Karena rencana ini menihilkan manusia di dalamnya. Tidak ada kejelasan siapa yang akan tinggal, siapa pemimpinnya, dan bagaimana nasib para pemilik tanah asli. Gaza sedang didesain ulang menjadi entitas bisnis, di mana kedaulatan diganti dengan property management yang dikepalai oleh Donald Trump sebagai “Kapten”, bukan Presiden.
Hal ini merupakan gentrifikasi dalam skala genosida, yaitu: hancurkan wilayahnya, usir kekuatan politiknya, lalu bangun ulang sebagai zona ekonomi eksklusif bagi kepentingan asing.
Demokrasi yang Dikebiri: Teknokrasi Boneka
Poin paling berbahaya dari 20 pasal gencatan senjata ini adalah political engineering (rekayasa politik) yang memaksa. Pembentukan pemerintahan transisi yang “bersih dari partai politik” terdengar mulia di telinga awam, namun sejatinya adalah pengebirian aspirasi rakyat.
Melarang Hamas, Fatah, atau faksi sosialis lain untuk duduk di pemerintahan (padahal mereka adalah representasi politik akar rumput) adalah bentuk diktatorisme internasional. Amerika Serikat memaksakan model pemerintahan teknokratis (diisi profesional independen) yang secara efektif memutus hubungan antara rakyat Gaza dengan ideologi perlawanan mereka.
Analogi yang disampaikan sangat menohok: Bayangkan Indonesia pasca-proklamasi 1945, tiba-tiba Sekutu datang dan melarang Soekarno-Hatta memimpin, lalu menunjuk seorang profesional tak berpartai atas nama “ketertiban”. Ini bukan kemerdekaan; ini adalah mandat kolonial gaya baru.
Diplomasi “Pay-to-Play”: Mengapa Negara Lain Bungkam?
Kehadiran negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, hingga Mongolia dan Indonesia dalam dewan ini memunculkan pertanyaan besar: Ada apa di balik layar?
Jawabannya adalah transaksi. Dewan Perdamaian ini adalah pasar gelap geopolitik.
– Turki tampaknya menukar Gaza dengan keamanan perbatasannya dari ancaman Kurdi (SDF) di Suriah.
– Saudi mengamankan kepentingannya di Suriah dan stabilitas regional.
– Negara lain (termasuk Mongolia) bergabung demi “imunitas” dari perang tarif dagang yang agresif dilancarkan Trump, atau sekadar takut pada hegemoni AS yang kini menguasai keran minyak Venezuela.
Biaya keanggotaan sebesar 16 triliun rupiah (sekitar 1 miliar USD) untuk masuk ke dewan ini mempertegas sifat transaksionalnya. Ini adalah uang perlindungan (protection money), bukan dana filantropi murni.
Posisi Indonesia: Pragmatisme atau Pengkhianatan Sejarah?
Keterlibatan Indonesia adalah poin yang paling menyedihkan. Sebagai negara yang lahir dari rahim perlawanan terhadap kolonialisme, bergabungnya Indonesia ke dalam dewan yang tidak melibatkan unsur Palestina sama sekali adalah sebuah paradoks sejarah. Kita bisa berargumen bahwa ini adalah langkah Realpolitik, yaitu upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan AS di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dominasi AS atas energi.
Namun, secara moral, ini adalah langkah mundur. Indonesia seolah melegitimasi sebuah pemerintahan boneka yang mengabaikan kedaulatan tuan rumah. Kita terjebak dalam skenario di mana “bantuan” kita justru menjadi stempel bagi penjajahan bentuk baru.
Perdamaian atau Penyerahan Diri?
Pada akhirnya, apa yang kita saksikan di tahun 2026 ini bukanlah perdamaian yang adil. Hamas dan faksi perlawanan mungkin diam, bukan karena setuju, tapi karena kehabisan darah, amunisi, dan opsi. Dengan hancurnya infrastruktur dan terowongan, serta kebutuhan mendesak akan dana rekonstruksi yang gagal dipenuhi lembaga amal biasa, mereka dipaksa menelan pil pahit ini.
Dewan Perdamaian Trump adalah sebuah Hostile Takeover (pengambilalihan paksa) terhadap Gaza. Senjata dilucuti, partai dibungkam, dan tanah dijual kepada penawar tertinggi. Gaza mungkin akan berhenti berdarah untuk sementara, namun di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit “New Gaza”, jiwa kemerdekaan Palestina sedang berusaha dikubur hidup-hidup oleh beton-beton kapitalisme global. (*)
