Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya sekadar berfokus pada eksekusi program. Pemerintah diimbau untuk turut memperhitungkan kenyamanan psikologis masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar usai memberikan amanat pada Resepsi Milad ke-35 Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta di Hall Walidah Dahlan, Rabu (14/10/2026).
Tanggapan Haedar merespons temuan riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mencatat sebanyak 75 persen responden dari masyarakat umum mengaku merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, hasil survei tersebut harus dijadikan bahan evaluasi berharga bagi pemerintah untuk membenahi arah kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau ada yang keliru dan tidak tepat, ya diperbaiki. Tidak ada salahnya melakukan perbaikan,” tegas Haedar.
Selain evaluasi substansi kebijakan, Haedar menggarisbawahi krusialnya komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah dituntut aktif menjelaskan latar belakang, tujuan, hingga sasaran dari setiap kebijakan agar tidak memicu keresahan atau simpang siur di tengah masyarakat.
Untuk mencapai hal itu, pemanfaatan kanal digital dan media sosial dipandang perlu dioptimalkan agar tercipta dialog dua arah yang inklusif dan efektif.
“Sekarang kan lebih mudah, ada media sosial. Ini menjadi bagian penting yang harus dikelola dengan baik, karena bermuara pada kesehatan mental bangsa,” jelasnya.
Haedar memungkas arahannya dengan menekankan bahwa pembenahan kebijakan dan perbaikan pola komunikasi publik harus berjalan selaras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak sosial-psikologis yang dirasakan warga. Melalui langkah tersebut, kebijakan publik diharapkan mampu menghadirkan ketenangan serta menciptakan iklim psikososial yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/tim)
