Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin penuh kesetaraan hukum ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan melalui 11.895 unit satuan pendidikan nonformal di seluruh Indonesia kini terus dipacu sebagai ujung tombak penuntasan wajib belajar 13 tahun bagi masyarakat yang terkendala mengakses sekolah formal.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi geografis bukan lagi penghalang bagi warga negara untuk meraih pendidikan bermutu. Kehadiran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi solusi inklusif untuk menjangkau anak tidak sekolah, pekerja produktif, hingga warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Satuan ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun sekaligus merangkul masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Gogot di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kekuatan Hukum Ijazah
Gogot menekankan bahwa kemudahan akses tersebut dibarengi dengan pengakuan negara secara sah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama dengan lulusan jalur formal.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazahnya untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Selain ijazah, capaian akademis warga belajar juga divalidasi secara objektif melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, TKA ini menyasar murid kelas 6 (Paket A), kelas 9 (Paket B), kelas 12 (Paket C), serta peserta didik jalur pendidikan informal atau sekolah rumah (homeschooling).
“Hasil TKA menjadi indikator objektif penyetaraan capaian belajar. Nilai TKA Paket C dapat dilampirkan dan digunakan secara sah dalam proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Gogot.
Di luar jalur akademis, pendidikan kesetaraan juga membekali warga belajar dengan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup. Pendekatan ini dirancang agar lulusan tidak hanya siap melanjutkan studi, tetapi juga tangguh memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri.
“Dengan kurikulum terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik,” pungkas Gogot. (*/tim)
