Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemerataan akses serta mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pilar pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Langkah afirmatif ini menjadi mendesak mengingat masih ada sekitar 14.000 desa di Indonesia yang belum memiliki fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa ketimpangan jangkauan layanan antarwilayah saat ini masih sangat tinggi.
“Meskipun di Jakarta, Lampung, atau Jawa Barat sebagian besar desa sudah terjangkau—bahkan satu desa bisa memiliki beberapa TK—data kami mencatat masih ada 14.000 desa yang sama sekali belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mematok target agar seluruh desa di Indonesia sudah terjangkau fasilitas PAUD pada akhir periode kepemimpinan saat ini.
Pengawasan Ketat dan Revitalisasi Rp10,9 Triliun
Seiring dengan perluasan jangkauan tersebut, Kemendikdasmen memperketat pengawasan tata kelola anggaran revitalisasi sekolah. Seluruh dana bantuan dipastikan harus terserap secara utuh untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak tanpa penyimpangan peruntukan.
“Semua dana yang disalurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap seluruh anggaran dikelola berintegritas dan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Mu’ti.
Ia menambahkan, pemerintah memberikan fleksibilitas pelaksanaan revitalisasi agar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, seperti kendala bencana alam. Namun, keleluasaan tersebut tetap menuntut transparansi dan disiplin administrasi dari pengelola sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan PNFI, Gogot Suharwoto, melaporkan bahwa sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD tahun 2026 mencapai 19.940 sekolah (terdiri atas 3.865 jalur reguler dan 16.075 Alokasi Biaya Tambahan/ABT).
“Saat ini kita sudah menandatangani PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan total nilai mencapai Rp10,9 triliun,” jelas Gogot.
Program ini sekaligus menjadi wujud apresiasi negara terhadap peran aktif masyarakat. Pasalnya, 95 persen satuan PAUD di Indonesia selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sementara porsi sekolah negeri baru berkisar 5 persen.
Sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu, Kemendikdasmen menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun untuk murid TK. Program ini diprioritaskan bagi 888.000 anak yang memasuki usia persiapan Sekolah Dasar (SD).
Bagi tenaga pendidik yang belum berijazah D4/S1, pemerintah memfasilitasi peningkatan kualifikasi melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan beasiswa Rp3 juta per semester. Program bantuan ini telah menjangkau 12.500 guru TK pada tahun ini. (*/tim)
