Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengambil langkah tegas menertibkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah nasional. Langkah strategis ini memprioritaskan penegakan hukum terhadap biro perjalanan (travel) bermasalah serta pembersihan data izin penyelenggara demi memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa penertiban masif ini dipicu oleh maraknya kasus penipuan yang menyasar masyarakat dari kelompok rentan.
“Setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji. Ironisnya, sekitar 70 persen korbannya adalah masyarakat kurang mampu dari pedesaan,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenhaj berkomitmen memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah demi keuntungan ilegal.
“Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menghentikan praktik komodifikasi agama. Saya menyebutnya sebagai gerakan melawan ‘bandit agama’, karena mereka menjadikan ibadah sebagai barang dagangan,” tegasnya.
Guna memperkuat tindakan hukum, Kemenhaj merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian dan merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“PPNS akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian untuk menindak tegas para pelaku penipuan ini. Idealnya, setiap kabupaten memiliki tiga personel PPNS, menyesuaikan dengan jumlah jemaah di daerah tersebut,” jelas Dahnil.
Selain penegakan hukum, Kemenhaj tengah mengaudit dan menata ulang seluruh Izin Penyelenggara Ibada Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Dari sekitar 3.600 PPIU yang terdaftar, 50 persen di antaranya ternyata tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang terbukti melakukan penipuan juga sudah kami cabut izinnya,” ungkap Dahnil.
Selama proses penataan berlangsung, Kemenhaj memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin baru. Dahnil mengimbau masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan Kemenhaj terkait pengurusan izin.
“Sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin baru untuk PPIU. Kami tuntaskan pembenahan data terlebih dahulu. Jika ada pihak yang mengaku sudah mengurus atau memungut biaya izin, itu tidak benar. Segera laporkan ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,” terangnya. (*/tim)
