Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman flu burung. Acara ini berlangsung di Kantor Kemenko PMK pada Kamis, 16 Januari 2025.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Dr dr Sukadiono dalam sambutannya, menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi risiko global flu burung. Ia menyoroti perlunya penguatan deteksi dini, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Flu burung kini menunjukkan peningkatan risiko lintas spesies, termasuk pada manusia. Kita harus segera memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan, dan kerja sama lintas sektor untuk menghadapi tantangan ini,” ungkap Sukadiono.
Ia juga menekankan pentingnya riset berbasis teknologi deteksi dini serta sinergi antara sektor manusia, hewan, dan lingkungan dalam pencegahan dan mitigasi risiko flu burung. Menurutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu mengambil peran utama dalam pengembangan teknologi tersebut.
“Kerja sama lintas sektor yang solid adalah kunci. BRIN harus memimpin inovasi teknologi, sementara kesinambungan kerja antar sektor manusia, hewan, dan lingkungan harus terus diperkuat,” tambahnya.
Rapat tersebut mengulas perkembangan global flu burung, termasuk kasus kematian pertama akibat virus H5N1 di Amerika Serikat dan Kamboja, penyebaran melalui burung liar hingga ke mamalia seperti sapi perah di Amerika, serta peningkatan kasus di Tiongkok dan Eropa.
Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi, termasuk Permenko PMK No. 7 Tahun 2022 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian zoonosis, serta Keputusan Menko PMK No. 20 Tahun 2024 yang menetapkan tim koordinasi pusat pencegahan dan pengendalian zoonosis.
Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan menghadapi wabah penyakit dan kedaruratan.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut, seperti penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini, laboratorium, mekanisme koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan nasional, riset dan pengembangan, serta manajemen risiko.
Salah satu prioritas adalah peningkatan surveilans pada mamalia, satwa liar, dan pekerja peternakan sebagai langkah awal mitigasi. Selain itu, mitra pembangunan seperti FAO, WHO, CDC Indonesia, serta asosiasi profesi turut diundang untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana aksi nasional. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
