Mengawali momentum menjelang reformasi 1998, Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menggerakkan kembali Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Mas Mirdasy menjadi tokoh utama Apel Akbar Kokam di Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Stadion yang berkapasitas 25.000 penuh sesak.
Pasukan berseragam Kokam berbaris gagah di Lapangan Stadion.
Apel Akbar Kokam di Jawa Timur langsung diikuti Apel Akbar di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Suasana Stadion Mandala Krida tidak kalah semaraknya dengan suasana Apel di Gelora Sepuluh November Surabaya. Stadion penuh sesak. Suasana perjuangan reformasi sangat terasa. Barometer politik nasional bahwa Muhammadiyah-lah yang menjadi nahkoda bergulirnya reformasi.
KOKAM yang sebelumnya nyaris mati, hari itu menggeliat seperti baru bangkit dari tidur panjangnya. KOKAM dengan semangat baru menjadi garda terdepan pengawal cita-cita perjuangan reformasi.
Hari itu, di tengah panas terik yang membakar, Mas Mirdasy membuka pidatonya dengan berapi-api. Menyalakan kembali semangat pasukan KOKAM dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman kerusakan negeri selama rezim orde baru berkuasa.
KOKAM aktif diperkuat kembali pada era ini. Fokusnya kepada pembentukan kedisiplinan, semi-militer, dan kesiapsiagaan sosial-politik.
Dimana situasi politik orde baru, organisasi massa diawasi ketat. Mobilisasi besar seperti apel KOKAM menjadi peristiwa penting dan sangat sensitif.
Muhammadiyah menjaga posisi tidak konfrontatif, tapi tetap menunjukkan kekuatan kader-kadernya.
Surabaya dipilih sebagai kota simbolik konsolidasi KOKAM. Untuk menunjukkan kekuatan simbolik Kota perjuangan (10 November 1945).
Basis kuat mobilisasi massa di Surabaya untuk “show of force” kader, tanpa terlihat politis secara langsung.
Jika saat Tanwir Muhammadiyah di Islamic Centre Surabaya 1996, Pak Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah melontarkan pentingnya menyiapkan skenario suksesi kepemimpinan nasional, maka, dalam pidato Apel Akbar Kokam di Surabaya, Pak Amien menyatakan dukungan terhadap pemerintah (terkait agenda suksesi menjelang Pemilu 1998) bukan tanpa reserve!!!
Statemen yang menunjukkan kelas kenegarawanan seorang Amien Rais. Terbukti kemudian saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, nyaris terjadi kesepakatan segenap tokoh bangsa yang berkumpul di rumah Presiden BJ Habibie, untuk menunjuk Pak Amien Rais sebagai Presiden keempat Republik Indonesia.
Pak Habibie menolak kembali dicalonkan karena merasa secara etis tidak lagi pantas maju sebab Laporan Pertanggungjawaban Presidennya ditolak oleh MPR.
Namun, desakan para tokoh bangsa yang berkumpul malam itu di Patra Kuningan, rumah kediaman BJ Habibie, ditolak juga oleh Pak Amien.
Pak Amien Rais sebelumnya telah menggalang dukungan untuk Gus Dur sebagai calon Presiden yang diusulkan oleh poros tengah. Tokoh-tokoh muda penghubung saat itu adalah Imam Addaruqutni (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah/Anggota DPR RI dari Fraksi PAN) bersama Syaifullah Yusuf (Ketua GP Anshor/Anggota DPR dari Fraksi PKB).
Di Jawa Timur, tokoh-tokoh muda yang menjadi penghubung adalah Muhammad Mirdasy, Nanang Kaharudin, Nadjib Hamid, Imam Sugiri, Tamhid Mashudi, Nidzhom Hidayatullah, Suyoto, Kuswiyanto, Suli Daim, dan masih banyak yang lainnya.
Mas Mirdasy yang juga menjadi Sekretaris DPW PPP dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur aktif mewarnai proses komunikasi dengan tokoh-tokoh partai, ormas dan lintas keagamaan.
Keberadaan Mas Mirdasy semakin strategis di depan tokoh-tokoh ormas. Selain karena kapasitas pribadi seorang Mirdasy yang mumpuni, banyak tokoh menaruh respek dan hormat begitu tahu Mirdasy adalah putra KH. Abdurrahim Nur, Ketua PWM, sekaligus merangkap untuk sementara Jabatan Ketua DPW PAN Jawa Timur.
Peran strategis yang tidak kalah beratnya adalah saat peristiwa lengsernya Gus Dur dari Jabatan Presiden setelah dimakzulkan dalam Sidang Istimewa MPR RI, salah satunya akibat skandal Bruneigate dan Buloggate. Kedua skandal tersebut meledak, memperburuk hubungan Gus Dur dengan lintas partai.
Betapapun sangat pahit, sebagaimana yang diakui oleh Pak Amien, pilihan memakzulkan Gus Dur sejatinya bukan akibat dominasi pengaruh Amien Rais seorang. Itu adalah hil yang mustahal (hal yang mustahil).
Dilengserkannya Gus Dur dalam Sidang Istimewa MPR adalah kesepakatan mayoritas Majelis yang melihat Gus Dur sudah mulai menggerakkan aparat Kepolisian untuk mendukung Dekrit Presiden yang dikeluarkannya.
Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah tentang pembubaran DPR/MPR, semakin mempercepat kejatuhan Gus Dur, dan naiknya Megawati dan Hamzah Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
Suasana Jawa Timur dan Jawa Tengah sangat mencekam. Beberapa aksi perusakan fasilitas umum, dan fasilitas milik Persyarikatan Muhammadiyah terjadi di berbagai tempat. Gedung sekolah dibakar. Panti Asuhan dirusak, sehingga tidak bisa lagi ditempati oleh para anak yatim piatu. Masjid, Kampus-kampus dan Rumah Sakit Muhammadiyah dilempari batu.
Rasanya di bulan setelah kejatuhan Gus Dur itu, justru Muhammadiyah-lah yang paling dirugikan. Teror dan ancaman pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah menyebar begitu liar.
Nama baik Amien Rais sebagai pahlawan reformasi begitu dipertaruhkan. Bahkan, hingga kini terlampau sering media massa membully Pak Amien dengan begitu kasarnya. Seakan-akan Pak Amien tidak memiliki jasa sama sekali terhadap Republik ini. Tapi yakinlah, kelak sejarah akan menemukan obyektifitasnya sendiri. Prinsip mikul duwur mendhem jero, yang bermakna mengangkat kebaikan dan mengubur keburukan, menjadi teladan bangsa Indonesia yang masih akan selalu relevan hingga kini.
Ada sebuah statemen yang cukup melegakan ketika KH. Hasyim Muzadi segera tampil menyampaikan pernyataan resmi permohonan maaf secara terbuka terhadap aksi perusakan terhadap amal usaha Muhammadiyah. Atas kerusakan yang ditimbulkan, PBNU menyatakan siap memberikan ganti rugi perbaikan kembali sarana dan fasilitas amal usaha Muhammadiyah tersebut.
Namun, Buya Syafii Maarif menyatakan menerima permintaan maaf tersebut, dan menegaskan bahwa PBNU tidak perlu memberikan ganti rugi terhadap Muhammadiyah. Ini adalah hal yang biasa sebagai buah pernak pernikahan proses demokrasi yang belum matang. Buya Syafii juga menyatakan bahwa Muhammadiyah masih sanggup memperbaiki sarana amal usahanya sendiri yang dirusak oleh aksi massa.
Penjaga Moral
Mas Mirdasy tampil menjadi salah satu penjaga moral Muhammadiyah. Berbagai komunikasi beliau lakukan dengan berbagai pihak untuk meredam efek kekecewaan dari kalangan saudara Nahdhiyyin selepas Gus Dur lengser.
Karakter kepemimpinan, daya intelektual dan kemampuan Mirdasy dalam memainkan peran kebangsaan sekali lagi teruji saat menjelang Pemilu 2004, dimana Pilpres dilakukan secara langsung.
Secara pribadi dengan kapasitasnya sebagai Ketua PW Pemuda Muhammadiyah, sekaligus Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, Mas Mirdasy menghadapi posisi yang sangat dilematis.
Secara realistis segenap elemen Muhammadiyah mendukung pencalonan Pak Amien Rais sebagai calon Presiden. Sementara Hamzah Haz, Wakil Presiden incumbent yang menjabat Ketua Umum DPP PPP mencalonkan diri juga sebagai Capres. Di tengah kebijakan Partai yang berbeda dengan arus besar Muhammadiyah.
Satu posisi yang sangat sulit terkait penyusunan daftar Caleg. Nama Mas Mirdasy sejatinya telah dilempar ke dapil Malang yang relatif sangat berat untuk Caleg PPP.
Namun, dalam sebuah obrolan tengah malam bersama penulis, Mas Mirdasy menguraikan bagaimana strategi memainkan bandul bargaining dengan Ketua dan Pleno Pimpinan DP PPP. Akhirnya, di detik terakhir penyerahan berkas calon, nama Mas Mirdasy masuk sebagai caleg PPP no urut pertama dari dapil Jember-Lumajang.
Keputusan tersebut spontan mengundang aksi protes keras dari Gerakan Pemuda Ka’bah yang notabene adalah aktivis GP Anshor. Namun Mas Mirdasy sama sekali tidak gentar. Beliau bahkan mampu melunakkan aksi tersebut dengan smooth dan elegan. Semua itu terjadi berkat kematangan berpolitik seorang Mirdasy. Sosok yang banyak orang-orang bilang, –bahkan dari berbagai kalangan di luar Muhammadiyah–, bahwa Mirdasy adalah sosok yang hangat dan menyenangkan. Kharismanya terlihat berwibawa. Tentu semua itu kembali terpulang kepada kedalaman ilmu dan wawasannya.
Akhirnya dalam Pemilu 2004, Nama Mirdasy kembali terpilih masuk dalam daftar anggota DPRD Jawa Timur periode 2004-2009.
Komandan Mirdasy adalah sosok yang mampu meyakinkan banyak mahasiswa untuk bergabung menjadi pasukan Kokam. Situasi di mana saat orde baru masih berkuasa, segala yang berbau militer, termasuk untuk sekedar menjadi Resimen Mahasiswa (Menwa) banyak dihindari oleh mayoritas kalangan mahasiswa. Ini bisa dimaklumi karena salah satu perjuangan reformasi adalah memposisikan ABRI (TNI dan POLRI) kembali ke barak, dengan menghapus Dwi Fungsi ABRI dari posisi jabatan Sipil.
Kini, kembali terjadi desakan keras dari berbagai elemen masyarakat terkait tuntutan penghapusan dwi fungsi POLRI dan TNI atas banyaknya rangkap jabatan dengan tugas Sipil/BUMN.
Sayangnya, desakan dari berbagai kalangan gerakan reformasi TNI/POLRI, justru dihadapi oknum-oknum rezim hari ini dengan teror. Penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, dan berbagai intimidasi terhadap para aktivis mahasiswa kembali terjadi. Apakah ini menjadi pertanda akan kembali terjadi reformasi besar di negeri ini?
Rasanya saya ingin kembali videocallan dengan Mas Mirdasy. Sosok senior yang mau mendengar dan berbagi info-info A1 termutakhir di negeri ini…
Doaku untukmu Mas Komandan Mirdasy:
InsyaAllah semua amal kebaikan akan menemanimu menuju jannatun naim.
Berkumpul bersama Rasulullah, Para Sahabat yang terpercaya, para Syuhada, dan orang-orang saleh…
غفر الله له وارحمه وادخله في جنة الله النعيم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين 🤲🤲🤲
Ciputat, 19 Syawal 1447.
