Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah kembali meneguhkan komitmennya dalam penguatan kapasitas kader perempuan dengan menggelar Madrasah Politik Perempuan.
Kegiatan digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dengan model serial, kajiannya terkait pendidikan kepemimpinan perempuan di kelembagaan publik. Serial pertama ini digelar selama dua hari, Jumat–Sabtu, 5–6 Desember 2025.
Hari pertama, Jum’at (5/12/2025) program tersebut menghadirkan tiga narasumber perempuan yang telah lama berkecimpung dalam advokasi publik dan politik kebangsaan, yakni Prof. Siti Syamsiatun, M.A., Ph.D.; Prof. Alimatul Qibtiah, M.A., Ph.D.; dan Titi Anggraini, M.H.
Jejak Panjang Politik Kebangsaan Kader Aisyiyah
Dalam sesi pertama, Prof. Siti Syamsiatun mengupas posisi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, kader Aisyiyah memiliki dasar historis yang kuat dalam kontribusi politik, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan.
“Sejak sebelum Indonesia merdeka, perempuan Aisyiyah sudah terlibat dalam dunia politik. Pada Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, Aisyiyah diwakili oleh dua tokoh penting: Siti Mundjiah dan Siti Hayinah,” ujar Prof. Syamsiatun.
Dalam forum tersebut, Siti Hayinah menyoroti isu persatuan manusia dan ketimpangan kelas sosial, sementara Siti Mundjiah menyampaikan gagasan penting tentang derajat kaum perempuan yang ditentukan oleh tinggi budinya, banyak ilmunya, dan baik kelakuannya. Warisan ini, lanjut Syamsiatun, menjadi fondasi gerakan perempuan Aisyiyah hingga hari ini.
Berlanjut pada sesi berikutnya, Prof. Alimatul Qibtiah membagikan pengalamannya sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2020–2024. Ia mengakui, berkiprah di ranah publik bagi perempuan tidak pernah lepas dari tantangan struktural maupun kultural. Namun, integritas tetaplah prinsip utama.
“Sebanyak apa pun tantangannya, prinsip high moral politics harus dipegang. Kita harus menjaga politik yang bersih dan beretika,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman lapangan menunjukkan, kehadiran perempuan dalam struktur keputusan sangat memengaruhi lahirnya kebijakan yang lebih adil dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.
Penutup materi hari pertama diisi oleh Titi Anggraini, seorang aktivis pemilu dan advokat keterwakilan perempuan. Dalam paparannya, Titi menyoroti hambatan faktual yang masih terjadi, meski regulasi telah membuka ruang afirmasi bagi perempuan.
“Bahkan ketika perempuan sudah duduk sebagai anggota DPR RI, masih ada komisi yang tidak melibatkan perempuan sama sekali,” jelasnya.
Fakta tersebut mendorong Titi bersama Perludem, Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi tersebut ditujukan pada beberapa pasal yang dinilai membatasi perempuan untuk berada di bidang strategis dalam struktur politik dan kelembagaan publik.
Melalui Madrasah Politik Perempuan ini, Aisyiyah menegaskan tekadnya untuk mengawal gerakan perempuan dalam ruang publik dengan pendekatan berkeadaban, berilmu, dan berintegritas.
Program ini menjadi ruang belajar bersama untuk membangun kepemimpinan perempuan yang kokoh, responsif, dan strategis dalam menjawab tantangan kebangsaan. (Ana Aziza || LPPA PWA Jawa Timur)
