Bagaimana menggalang kerja sama antar-RW untuk mengatasi persoalan sampah di Desa Bulukerto? Bagaimana pula meyakinkan para petani agar mau memanfaatkan pupuk organik?
Dua pertanyaan ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Bulukerto, Bukhori, dan Petani Dusun Cangar, Ari, kepada 40 mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda Presentasi Hasil Mata Kuliah Perencanaan Desa dan Kota yang dilaksanakan langsung bersama warga pada 29 Mei 2025 di Pendopo Desa Bulukerto, Kota Batu.
Dosen Sosiologi UMM, Rachmad K Dwi Susilo, menyampaikan bahwa forum ini memberi banyak manfaat bagi civitas akademika maupun pemerintah desa.
Dia mengatakan, sosiologi sebagai disiplin ilmu memiliki kapabilitas dalam merancang pengembangan wilayah. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut untuk memiliki wawasan berbasis data lapangan.
“Kita bisa melihat bahwa perencanaan selama ini kerap mengabaikan data sosiologis terkini, bahkan implementasinya seringkali tidak melibatkan partisipasi warga secara langsung,” ujarnya.
Presentasi para mahasiswa bukan sekadar opini, melainkan hasil penelitian lima kelompok selama satu semester. Setiap kelompok yang terdiri dari lima orang mahasiswa mengembangkan desain perencanaan berdasarkan isu-isu strategis desa, seperti Penguatan Pelayanan Sosial, Pengembangan Desa Wisata, Posyandu Disabilitas, Pengelolaan Sampah oleh Komunitas, dan Pertanian Ramah Lingkungan.
Penelitian dilakukan secara intensif di lapangan melalui wawancara, observasi, serta kajian dokumen bersama para pemangku kepentingan desa.
Hasil temuan mereka kemudian diperkaya dengan diskusi akademik di kampus, yang menghubungkan data lapangan dengan teori, konsep, dan metode perencanaan. Setelah itu, tiap kelompok memaparkan hasilnya di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara pihak kampus dan desa.
“Mahasiswa jadi terbiasa menghadapi persoalan nyata di lapangan, sementara pemerintah desa mendapat masukan data yang mendukung pelaksanaan RPJMDes,” jelasnya. (*/wh)
