Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi mulai menjajaki peluang pendirian sekolah bagi warga negara Indonesia (WNI) di Uni Emirat Arab (UEA). Inisiatif strategis ini digagas guna merespons lonjakan jumlah masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pengurus PP Muhammadiyah dan Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Judha Nugraha mengungkapkan bahwa dorongan pendirian sekolah Indonesia bersumber langsung dari aspirasi para WNI yang bermukim di sana.
“Saat kami menggelar town hall meeting, masyarakat Indonesia di UEA menyampaikan kebutuhan mendesak akan hadirnya sekolah Indonesia. Hal ini seiring pesatnya pertumbuhan jumlah WNI di sana,” ujar Judha.
Ia memaparkan, saat ini populasi warga Indonesia di UEA telah mencapai sekitar 91 ribu jiwa yang tersebar di tujuh emirat. Mengingat luasnya cakupan wilayah tersebut, pihaknya menilai perlu ada kajian mendalam terkait penetapan lokasi strategis, sistem pendidikan, hingga kurikulum yang sesuai.
Menanggapi inisiatif tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyambut baik rencana kolaborasi ini. Ia menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus menjajaki peluang tersebut secara cermat dengan mengedepankan kesiapan penyelenggaraan dan kebutuhan jangka panjang.
Hilman menekankan pentingnya perencanaan matang agar sekolah yang didirikan kelak dapat beroperasi secara berkelanjutan (sustainable).
“Jangan sampai sekolah dibangun, tetapi kemudian kekurangan murid karena sasaran peserta didiknya terlalu terbatas,” tegas Hilman.
Sebagai acuan, Hilman mendorong agar pihak-pihak terkait dapat mempelajari rekam jejak penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri yang sudah berjalan, termasuk Sekolah Muhammadiyah di Australia. Pengalaman tersebut dinilai penting sebagai bahan rujukan dalam menentukan standar pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik, hingga sistem tata kelola lembaga.
Ia menambahkan, perumusan konsep dasar sekolah harus memperhitungkan karakteristik kebutuhan WNI di UEA sekaligus menyelaraskannya dengan regulasi pendidikan yang berlaku di negara setempat.
Pertemuan ini menjadi pijakan awal bagi PP Muhammadiyah dan KBRI Abu Dhabi untuk melakukan studi kelayakan menyeluruh. Kajian lanjutan akan difokuskan pada pematangan konsep pendidikan, pemetaan potensi peserta didik, serta skema kerja sama antarmasyarakat (people-to-people contact) kedua negara. (*/tim)
