“Sekolah swasta di Surabaya mau dibawa ke mana?” Pertanyaan itu menjadi topik hangat dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Kota Surabaya di Gedung TMB SD Muhammadiyah 4, Sabtu (13/9/2025). Forum ini menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk membahas arah kebijakan sekolah swasta di Kota Pahlawan.
Acara dibuka dengan sambutan Ketua LHKP PDM Kota Surabaya yang menekankan pentingnya forum dialog guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pengelola sekolah swasta, dan masyarakat. Sejumlah pimpinan Muhammadiyah, Aisyiyah, serta pemerhati pendidikan juga hadir menyemarakkan jalannya diskusi.
Ketua Majelis Dikdasmen PDM Surabaya, Dikky Syadqomullah, M.Pd.I., memaparkan model pendidikan di Surabaya yang ia sebut sebagai konsep “2B”: bagi tugas dan bagi hasil. Menurutnya, pola ini membuat perhatian pemerintah kota terhadap sekolah negeri dan swasta berjalan seimbang.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Bapak Yusuf Masruh selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas upaya nyata tersebut,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan komitmennya membangun sinergi pendidikan. Ia menolak adanya kesan sekolah swasta terpinggirkan.
“Kami ingin semua anak Surabaya mendapat layanan pendidikan berkualitas, baik di negeri maupun swasta. Tidak boleh ada kesenjangan,” tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Warsono, M.S, menekankan, pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk menyiapkan generasi yang mampu berperan di masyarakat.
“Kualitas pendidikan harus mencetak generasi unggul yang siap berkontribusi, bukan sekadar pintar di kelas,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, isu kebijakan anggaran pendidikan serta dukungan keberlanjutan sekolah swasta ikut mencuat. Para peserta menyampaikan masukan seputar pola pembinaan, bantuan pemerintah, hingga regulasi yang lebih adil untuk semua sekolah.
Suasana forum semakin hidup saat sesi tanya jawab dibuka. Guru, kepala sekolah, dan aktivis pendidikan bergantian menyampaikan pertanyaan dan harapan agar kebijakan pendidikan di Surabaya semakin berpihak pada peningkatan mutu tanpa diskriminasi.
Diskusi publik ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Surabaya. Forum juga diharapkan menjadi tonggak lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan demi mencetak generasi unggul di Kota Pahlawan.(furqan a/m.roissudin)
