Di tengah dinamika sosial dan politik nasional, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerukan penguatan kebersamaan untuk merawat persatuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, yang dijadwalkan berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026. Agenda akbar ini rencananya akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah tokoh nasional dan masyarakat setempat.
Haedar menjelaskan bahwa kebersamaan dan persatuan merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Nilai luhur ini tercermin nyata dalam semangat gotong royong, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta sila ketiga Pancasila.
Namun, ia mengingatkan agar modal kebangsaan tersebut terus dijaga di tengah dinamika politik dan sosial yang kerap diwarnai ambisi berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut berpotensi memicu ketegangan dan mengancam kohesivitas bangsa.
“Persatuan bangsa ini harus terus kita rawat. Perbedaan kepentingan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai berkembang menjadi pertentangan yang merusak kebersamaan dan keutuhan bangsa,” tegas Haedar.
Penguatan Etika Sosial dan Penegakan Hukum
Untuk mencegah konflik antarkelompok maupun institusi, Muhammadiyah menekankan pentingnya membangun keteraturan sosial (social order) melalui penegakan hukum yang kuat, adil, objektif, dan transparan. Selain hukum, etika kolektif harus menjadi landasan utama bagi warga negara maupun elite bangsa dalam bernegara.
Dalam aspek teknologi informasi, Muhammadiyah juga menyoroti maraknya penggunaan media sosial sebagai ruang penyebaran hoaks, kebencian, dan permusuhan. Haedar mengimbau agar ruang digital dimanfaatkan secara produktif untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebajikan, bukan untuk memperuncing perpecahan. Kebebasan berekspresi, imbuhnya, harus selalu diiringi dengan moral luhur dan tanggung jawab etis.
Terkait kepemimpinan nasional, Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi dan hukum demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Presiden diharapkan mampu memimpin Indonesia merealisasikan visi Asta Cita menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Lebih lanjut, Muhammadiyah mendorong seluruh institusi negara—mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI-Polri—untuk memperkuat sinergi dan meninggalkan ego sektoral yang dapat mengganggu integrasi nasional.
Komitmen Nyata Muhammadiyah
Sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi nyata melalui bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga dakwah. Langkah ini diiringi dengan penguatan kolaborasi bersama berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan guna merajut kohesi sosial yang lebih erat.
Bagi Muhammadiyah, persatuan adalah kunci utama. Kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa mustahil tercapai apabila masyarakatnya terpecah belah. (*/tim)
