Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana konser penyanyi penyandang disabilitas netra asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta pada 3 November 2026.
Desakan ini muncul setelah pemerintah sebelumnya resmi membatalkan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musiknya, Israel & New Breed.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten menolak kehadiran figur-figur yang memiliki rekam jejak mendukung Zionisme. Langkah ini dinilai penting demi menjaga prinsip konstitusional Indonesia dalam menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
“Saya menegaskan kembali bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” tegas Sudarnoto dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Soroti Rekam Jejak dan Penggalangan Dana
Penolakan MUI didasarkan pada catatan keterlibatan Andrea Bocelli dalam acara penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (Israel Defense Forces/IDF) di Los Angeles pada 2010, serta konsernya di Tel Aviv pada 2022. Bagi MUI, segala bentuk dukungan finansial kepada militer yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi.
Meski demikian, MUI menyadari bahwa rekam jejak kegiatan tersebut merupakan dasar penilaian kelembagaan dan tidak serta-merta membuktikan bahwa Bocelli secara pribadi mendukung seluruh tindakan militer Israel.
Sudarnoto juga menyayangkan dugaan keterlibatan kementerian terkait—seperti Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif—dalam mendukung konser tersebut.
Sebagai Presiden Koalisi Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina, ia mengingatkan agar potensi keuntungan ekonomi tidak sampai mengesampingkan prinsip kemanusiaan dan arah politik luar negeri Indonesia.
“Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” tegasnya.
Penolakan ini, lanjut Sudarnoto, sejalan dengan fatwa MUI yang mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang menyokong penjajahan atas Palestina.
Ia berharap seluruh lembaga pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap ketenteraman serta keselarasan sosial masyarakat Indonesia yang secara tegas mengecam aksi kekerasan di Gaza.
“Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini demi mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membela kemanusiaan,” pungkas Sudarnoto. (*/tim)
