Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa yang mengharamkan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh. Keputusan ini diambil tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kesehatan dan lingkungan, tetapi juga sebagai langkah preventif (sadd al-dzari’ah) guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif.
Keputusan penting tersebut ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Ketetapan ini juga diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa terbitnya fatwa ini dilandasi oleh pertimbangan yang matang, mengingat vape membawa dampak nyata yang merugikan kesehatan maupun sosial masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Ni’am, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasannya, MUI menyoroti perangkat bertenaga baterai ini yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan perasa untuk dihirup. Kandungan nikotin di dalamnya terbukti bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif yang serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Lebih lanjut, fatwa ini memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Berdasarkan ketentuan hukum fatwa, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik dinyatakan haram secara mutlak. Begitu pula dengan segala bentuk penyalahgunaannya untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menyalahgunakan rokok elektrik atau vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga hukumnya haram,” tegas Prof. Ni’am.
Dengan diterbitkannya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ini, MUI berharap masyarakat—khususnya para pelaku usaha dan generasi muda—dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba. (*/tim)
