Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan Medan, Sumatera Utara, sebagai tuan rumah Muktamar ke-49 Muhammadiyah yang akan berlangsung pada 18–21 November 2027 mendatang.
Kepastian jadwal dan lokasi perhelatan akbar lima tahunan ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Pidato Iftitah Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).
“Muktamar tanggal 18 sampai 21 November 2027. Tidak perlu diisbat, apalagi diintip-intip lagi. Sudah qath’i (pasti) itu, dan tempatnya di Medan,” tegas Haedar di hadapan peserta Tanwir.
Penunjukan Medan sekaligus melanjutkan tradisi rotasi geografis penyelenggaraan muktamar, di mana lokasi perhelatan selalu bergilir antar-pulau di Indonesia pada setiap periodenya.
Selain mengumumkan kepastian jadwal Muktamar ke-49, forum Tanwir kali ini juga mematangkan sejumlah agenda strategis, salah satunya revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah.
Haedar menyoroti urgensi pembaruan AD/ART untuk memperkuat eksistensi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di mancanegara. Ia mengakui bahwa dinamika PCIM saat ini masih mengalami pasang surut akibat kendala sumber daya manusia serta belum meratanya legalitas hukum di negara setempat.
“Dari sekitar 30 PCIM yang ada, tidak semuanya hidup. Yang benar-benar eksis itu hanya di beberapa negara yang sudah memiliki badan hukum resmi, apalagi yang sudah memiliki amal usaha, seperti di Australia dan Malaysia,” jelas Haedar.
Komposisi PP Muhammadiyah Bukan Representasi Wilayah
Pembahasan AD/ART juga menyentuh ketentuan mengenai jumlah anggota PP Muhammadiyah. Haedar menegaskan bahwa formasi 13 anggota pimpinan pusat bukanlah angka yang bersifat mutlak, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta keberagaman kualifikasi kepemimpinan.
Ia mengingatkan bahwa menambah jumlah personel dalam struktur pimpinan tidak serta-merta menjamin peningkatan efektivitas kerja organisasi.
“Di tingkat wilayah pun nanti bisa merasakan, mau ditambah berapa pun, yang aktif bekerja ya sejumlah itu-itu saja. Jadi, kalau memilih 13, ya 13 orang itu yang benar-benar aktif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa struktur keanggotaan PP Muhammadiyah tidak dibangun atas dasar representasi atau keterwakilan daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis kewilayahan berisiko memicu kepentingan sempit yang dapat menghambat gerak persyarikatan.
“Justru kalau kita mulai memakai pola representasi wilayah, nanti jadinya provinsial dan sektoral. Mohon untuk tidak masuk ke area itu, nanti cara pandang kita menjadi sempit,” pungkasnya. (*/tim)
