Kemenangan Aber Kawas dalam pemilihan Senat Negara Bagian New York pada Pemilu Amerika Serikat 2026, Selasa (3/11/2026) lalu, layak dibaca sebagai peristiwa sosial, keagamaan, dan politik yang penting. Perempuan keturunan Palestina itu mencatat sejarah sebagai muslimah pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif New York.
Keberhasilannya bukan sekadar capaian satu individu menduduki jabatan politik, melainkan penanda terbukanya ruang kepemimpinan bagi perempuan beridentitas keagamaan yang selama ini kerap menghadapi stereotip sosial.
Perjalanan politik Kawas juga menunjukkan pola kepemimpinan yang membumi. Ia tidak mengandalkan simbol identitas semata untuk meraih kepercayaan publik, melainkan lebih dari 15 tahun mengorganisasi warga dan membela hak pekerja, imigran, serta kelompok rentan. Agenda yang diusungnya menyentuh kebutuhan sehari-hari—mulai dari perumahan terjangkau, layanan kesehatan, transportasi publik, hingga perlindungan hak imigran.
Perlunya Keterlibatan Perempuan di Ruang Publik
Selama ini, pemberdayaan perempuan di Indonesia banyak bertumpu pada pendidikan, kemandirian ekonomi, penguatan keluarga, dan pelayanan sosial. Semua aspek itu merupakan fondasi penting, tetapi masih ada ruang pengabdian yang perlu diperluas: keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik. Perempuan tidak cukup berhenti sebagai penerima manfaat pembangunan; mereka perlu memiliki ruang dan kapasitas untuk ikut menentukan arah kebijakan.
Al-Qur’an memberikan dasar teologis yang jelas tentang tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
“Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang munkar.”
Ayat ini menegaskan tanggung jawab kolektif dalam membangun tatanan yang bermartabat. Amar makruf nahi munkar tidak berhenti pada ceramah atau nasihat di ruang ibadah, tetapi juga mencakup keberanian menegakkan keadilan, membela kelompok lemah, mencegah penyalahgunaan kuasa, dan mendorong kebijakan yang membawa kemaslahatan. Dengan kerangka itu, keterlibatan perempuan di ranah politik merupakan bagian dari pengamalan nilai Al-Qur’an.
Kesalehan Sosial dan Kepemimpinan Perempuan
Kesalehan seorang muslimah tidak seharusnya diukur hanya dari ketekunan ibadah ritual dan peran domestik, melainkan juga dari kepedulian terhadap persoalan publik. Ketika seorang perempuan memperjuangkan pendidikan anak miskin, mendampingi korban kekerasan, memperhatikan kesehatan warga, dan mengawal kebijakan yang merugikan rakyat, ia sedang mewujudkan tanggung jawab keagamaannya di ruang sosial.
Ibadah yang hidup semestinya menumbuhkan kepekaan sosial; kedekatan kepada Allah Swt sejalan dengan kepedulian pada sesama.
أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ , وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ , أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً , أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا , وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا
“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lain). Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni masjid Nabawi selama sebulan penuh.” (HR. Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir no. 13280).
Dalam kerangka ini, gerakan perempuan berkemajuan yang dikembangkan ‘Aisyiyah memegang posisi strategis. Sejak berdiri pada 1917, ‘Aisyiyah menjadikan pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pelayanan sosial sebagai sarana memajukan perempuan—bukan sekadar sebagai objek perubahan, melainkan subjek pembangun peradaban. Pendidikan membuka cakrawala, pengetahuan menumbuhkan kemandirian, dan pengabdian sosial memperluas manfaat bagi masyarakat.
Namun, capaian tersebut perlu diperluas. Bagaimana kekuatan sosial dan pengalaman mengelola lembaga pendidikan serta kesehatan itu dapat diterjemahkan menjadi pengaruh dalam menentukan kebijakan publik, termasuk menyiapkan kader untuk peran di parlemen, pemerintahan, dan lembaga negara?
Pemberdayaan tidak boleh berhenti pada penguatan kapasitas personal, tetapi harus membuka akses pada pengambilan keputusan. Untuk itu, kader perempuan perlu dibekali literasi politik, pemahaman konstitusi, keterampilan advokasi, komunikasi publik, dan keberanian menyampaikan kritik.
Politik untuk Kemaslahatan Bersama
Demokrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah hambatan bagi kesetaraan peluang perempuan. Biaya politik yang tinggi, dominasi elite partai, praktik patronase, dan stereotip gender kerap mempersempit ruang partisipasi. Akibatnya, perempuan berkapasitas intelektual dan berpengabdian panjang masih sering kesulitan menembus ruang pengambilan keputusan.
Karena itu, keterwakilan perempuan tidak boleh dipahami sekadar sebagai pemenuhan kuota. Kehadiran mereka di ranah politik harus disertai keberpihakan pada persoalan nyata warga serta integritas menjaga amanah kekuasaan, sebagaimana tercermin dari pelajaran kemenangan Kawas. Pengalaman perempuan dalam mengurus keluarga, mendidik anak, dan melayani masyarakat justru menjadi bekal berharga untuk merumuskan kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, ekonomi keluarga, dan lingkungan agar pembangunan tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.
Dalam QS. Al-Qashash ayat 77, Allah Swt mengingatkan agar manusia mengupayakan kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagiannya di dunia, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik, serta tidak membuat kerusakan di muka bumi:
“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Masa depan politik perempuan pun menuntut pergeseran orientasi. Perempuan perlu diberi ruang untuk ikut menentukan keputusan—bukan sekadar menjadi sasaran program pembangunan, pendulang suara saat pemilu, atau pelengkap demokrasi.
Mereka diharapkan tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Kedaulatan politik perempuan bukanlah rivalitas melawan laki-laki, melainkan pengakuan atas kesetaraan tanggung jawab dalam merawat kehidupan bersama.
مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97).
Bagi ‘Aisyiyah, tantangan ke depan adalah menghubungkan pemberdayaan dengan kepemimpinan publik. Muslimah memerlukan kemandirian berpikir, kecakapan politik, keteguhan moral, dan keberanian memikul tanggung jawab kebangsaan. Politik tidak harus dilihat sebagai ruang kotor yang perlu dihindari; justru ketika keadilan dan kemanusiaan tergerus, kehadiran tokoh berintegritas menjadi semakin mendesak untuk memperbaikinya. Perempuan berkemajuan perlu menghadirkan nilai keislaman ke ruang publik melalui kerja nyata.
Muslimah Harus Menghadirkan Perubahan
Konteks politik Amerika Serikat tentu berbeda dari Indonesia, tetapi pelajaran dasarnya bersifat universal: identitas keagamaan tidak menghalangi perempuan untuk mengemban tanggung jawab publik. Kesalehan tidak seharusnya menjauhkan seseorang dari denyut persoalan masyarakat, sebagaimana kemajuan tidak menuntut perempuan melepaskan keyakinannya. Keduanya dapat bertemu dalam pengabdian yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.
Ukuran kemajuan muslimah tidak hanya terletak pada jenjang pendidikan, besarnya organisasi, atau luasnya amal usaha yang dikelola, tetapi juga pada kemampuannya menghadirkan perubahan bagi masyarakat.
Muslimah berkemajuan bukan hanya sosok yang membina keluarga saleh dan lingkungan terdidik, melainkan juga perempuan yang berani mengambil bagian dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.
Membangun peradaban yang adil dan bermartabat adalah tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan—dan perempuan adalah salah satu kekuatan penentu ke mana bangsa ini melangkah. || sumber: SA
