Banyak orang mengira Hukum Keluarga Islam itu hanya soal nikah dan cerai. Padahal, itu baru kulitnya. Pertanyaan yang kerapkali muncul dan sering disalahpahami adalah: kenapa Islam begitu memuliakan pernikahan sampai menyebutnya sebagai mitsaqan ghalizhan, perjanjian yang amat kuat (QS. An-Nisa: 21), tapi di sisi lain Islam juga membolehkan perceraian?
Jawabannya sederhana tapi dalam: Nikah itu ibadah, cerai itu darurat. Artinya percerian harus selalu menjadi opsi terakhir. Jalan percerian baru bias ditempuh jika situasinya sudah gawat darurat.
Nikah adalah jalan untuk menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Cerai adalah pintu darurat ketika rumah tangga justru berubah menjadi sumber mudharat. Dua-duanya bukan sekadar aturan, tapi filosofi tentang bagaimana Islam menjaga manusia.
Artikel ini akan membedah filosofi itu dari empat pintu utama: perkawinan, perceraian, iddah, dan hadhanah, lalu menelusuri fondasi epistemologinya, dari mana hukum-hukum itu diketahui dan mengapa ia bisa terus hidup sampai hari ini.
Perkawinan: Bukan Sekadar Akad, Tapi Ibadah
Perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak perdata. Ia adalah ibadah yang bernilai separuh agama. Rukunnya jelas: ada calon suami-istri, wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar.
Secara filosofis, perkawinan punya tiga dimensi. Pertama, dimensi teologis: menikah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Artinya jika ada orang yang mengaku beriman namun enggan melaksanakan pernikahan, maka keimannya dipertanyakan.
Kedua, dimensi sosiologis: menikah adalah cara Islam membangun masyarakat yang tertib nasab dan bermoral. Ketiga, dimensi yuridis: menikah melahirkan hak dan kewajiban, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pergaulan yang baik (mu’asyarah bil ma’ruf).
Inilah yang membedakan Hukum Keluarga Islam dengan hukum sekuler. Jika hukum sekuler melihat nikah sebagai perjanjian, Islam melihatnya sebagai ibadah sekaligus perjanjian. Masalah muncul ketika perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan di bawah umur, atau perkawinan tanpa wali. Di sinilah hukum Islam bekerja lewat pendekatan maslahah dan maqasid.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah contoh bagaimana filosofi perlindungan anak (hifz al-nasl dan hifz al-nafs) diterjemahkan ke dalam hukum positif Indonesia, melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perceraian: Pintu Darurat yang Paling Dibenci Allah
Islam membolehkan perceraian, tetapi hadis menyebutnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Ini bukan kontradiksi, ini filosofi. Perceraian dalam Islam adalah emergency exit.
Ketika perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian menjadi jalan untuk memutus mudharat itu. Kaidah fiqh menyebutnya: ad-dhararu yuzalu, kemudharatan harus dihilangkan.
Secara teoritis, perceraian terbagi menjadi talak dari suami dan gugat dari istri. Di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. Ini adalah bentuk taqnin agar tidak terjadi talak liar yang merugikan perempuan.
Namun, perceraian sering menyisakan persoalan baru: harta bersama, nafkah anak, hingga kekerasan pasca cerai. Sebagaimana yang dibahas di awal bahwa perceraian merupakan awal dari hadirnya beberapa problematika yang sangat kompleks.
Penelitian terbaru menunjukkan hakim Pengadilan Agama kini semakin progresif dengan menggunakan kewenangan ex officio untuk menetapkan nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah meskipun tidak diminta oleh istri. Kewenangan ini membuka pintu “Ijtihad” yang cukup luas bagi hakim untuk memutuskan perkara benar-benar secara tajam dan sesuai keyakinan. Ini bukti bahwa Hukum Keluarga Islam tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak menuju keadilan substantif.
Iddah: Masa Tunggu yang Penuh Hikmah
Iddah sering disalahpahami sebagai hukuman bagi perempuan. Padahal, iddah adalah perlindungan. Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan pasca perceraian atau ditinggal wafat suaminya, sebelum boleh menikah lagi.
Bagi yang dicerai dalam keadaan tidak hamil, iddahnya tiga kali quru’ (QS. Al-Baqarah: 228), bagi yang hamil sampai melahirkan, dan bagi yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah: 234).
Secara filosofis, iddah punya tiga hikmah. Pertama, memastikan bara’ah al-rahim atau kepastian rahim kosong agar tidak terjadi percampuran nasab. Kedua, memberikan ruang refleksi dan rekonsiliasi, terutama pada talak raj’i. Ketiga, sebagai bentuk penghormatan atas ikatan perkawinan yang telah berakhir dan perlindungan psikologis bagi perempuan.
Kajian kontemporer tentang iddah kini semakin menarik. Ada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang mengharuskan suami menunggu masa iddah mantan istrinya sebelum menikah lagi, untuk mencegah poligami terselubung. Ada juga kajian tentang kebolehan perempuan keluar rumah untuk mencari nafkah selama iddah, serta sanksi bagi suami yang tidak membayar nafkah iddah. Ini menunjukkan bahwa iddah bukan sekadar hitungan hari, melainkan tanggung jawab moral dan hukum.
Hadhanah: Anak adalah Amanah, Bukan Milik
Hadhanah adalah hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz pasca perceraian. Dalam KHI Pasal 105, anak yang belum berusia 12 tahun hak asuhnya berada pada ibu, sedangkan setelah mumayyiz anak diberi kebebasan memilih.
Filosofi hadhanah sangat jelas: anak bukan objek sengketa, melainkan merupakan amanah yang harus dijamin keselamatan fisik dan mentalnya pasca perceraian. Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak.
Karena itu, meskipun secara normatif ibu lebih diutamakan karena faktor kasih sayang, hak tersebut dapat gugur jika ibu tidak memenuhi syarat, misalnya tidak cakap atau menelantarkan anak.
Dalam praktik Pengadilan Agama, sengketa hadhanah kini tidak lagi diputus hanya berdasarkan teks, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, dan beberapa pertimbangan lainnya. Ini adalah pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maqashid dan keadilan yang berpusat pada anak.
Konstruksi Epistemologi Hukum Islam: Dari Mana Hukum Itu Diketahui?
Jika Hukum Keluarga Islam adalah bangunannya, maka epistemologi Hukum Islam adalah fondasinya. Epistemologi menjawab: dari mana hukum diketahui? Bagaimana cara mengetahui hukum yang benar?
Dalam artikel ini, dipaparkan bahwa epistemologi Hukum Islam dibangun atas tiga pilar besar: bayani, burhani, dan irfani.
Pertama, Bayani yang berfokus pada kajian tekstual. Bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Metodenya adalah bahasa, gramatika Arab, asbab al-nuzul, dan qiyas. Contohnya adalah ketentuan iddah tiga kali quru’ yang diambil langsung dari QS. Al-Baqarah: 228.
Kedua, Burhani yang berfokus pada kajian rasional. Menggunakan akal dan logika sebagai alat verifikasi. Dalam ushul fiqh, burhani tampak dalam qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan istishab. Misalnya, ketika ulama membolehkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif, itu adalah hasil nalar burhani demi kemaslahatan.
Ketiga, Irfani yang corak kajiannya lebih intuitif spiritual. Bersumber pada pengalaman batin dan penyucian jiwa. Meskipun tidak dominan dalam hukum formal, irfani memberikan dimensi etis bahwa hukum bukan sekadar aturan, melainkan jalan menuju Allah. Dari ketiga pilar itu, bias ditelurusi sebagai jalan memahami sumber hukum Islam: Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas serta sumber-sumber ijtihadi yang lain.
Prinsip dasarnya bisa dirumuskan dalam lima poin:
- Tauhid sebagai Paradigma. Hukum Islam bukan produk manusia semata, melainkan manifestasi kehendak Tuhan.
- Wahyu sebagai Sumber Utama, Akal sebagai Alat. Al-Qur’an bersifat qath’i, sedangkan pemahaman manusia bersifat zhanni. Inilah yang membuat fiqh dinamis dan plural.
- Maqashid al-Syari’ah sebagai Tujuan. Setiap hukum harus bermuara pada kemaslahatan. Jika interpretasi hukum justru menimbulkan mudharat, maka ia perlu dikaji ulang.
- Fleksibilitas dan Adaptabilitas. Kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah menegaskan hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat.
- Keadilan sebagai Aksiologi. Hukum Islam tidak hanya sah secara prosedural, tetapi harus adil secara substantif.
Dengan kerangka ini, kita bisa memahami mengapa Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak sama persis dengan fiqh klasik di Timur Tengah. Karena hukum keluarga Islam di Indonesia adalah hasil ijtihad keindonesiaan. Produk-produk hukum keluarga Islam di Indonesia tidak terlepas dari keadaan dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.
Hukum Keluarga Islam yang Adaptif
Pada akhirnya, Hukum Keluarga Islam bukanlah hukum yang kaku dan beku. Dari perkawinan, perceraian, iddah, hingga hadhanah, semuanya memiliki filosofi yang dalam: menjaga martabat manusia, melindungi perempuan dan anak, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Tantangan kita hari ini bukan lagi sekadar menghafal pasal-pasal terkait Hukum Keluarga Islam, tetapi bagaimana menghidupkan kembali spirit epistemologi Hukum Islam agar hukum keluarga benar-benar menjadi rahmat, bukan beban, bagi masyarakat Indonesia.
Sebagaimana yang kita pahami bahwa perubahan atau dinamika sosial kemasyarakatan begitu cepat perubahan dan perkembangannya. Jika tidak dibarengi dengan perkembangan regulasi yang adaptif, maka produk-produk hukum yang dihasilkan juga tidak akan bisa menjadi solusi dari berbagai masalah.
Oleh karena itu, akademisi hukum Islam tidak boleh berhenti dari kerja-kerja keilmuannya. Para legislator sebagai pabrik regulasi juga tidak boleh berhenti memikirkan dan memproduksi produk normatif yang menjadi panduan para penegak hukum. Begitupula bagi para penegak hukum, khusunya hakim, dengan adanya kewenangan ex officio, benar-benar harus menghasilkan putusan-putusan yang adil dan bijak.
Lebih dari itu, tentunya sinergitas antara akademisi, legislator, dan penegak hukum seyogyanya harus berjalan pada sat ugaris lurus. Memperjuangkan satu tujuan yang sama, yaitu hukum yang benar-benar memiliki nilai-nilai moral dan keadilan yang kuat demi. Agar konstitusi tidak kehilangan marwahnya. Wallahu a’lam. (*)
