Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan selamat atas pelantikan kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) di Jakarta. Haedar juga mengajak umat untuk bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap pelantikan tersebut tidak dirayakan secara berlebihan, mengingat bahwa kemenangan dan keterpilihan tersebut membawa beban serta tanggung jawab yang sangat besar.
Sebagai bagian dari semangat kebersamaan dan pemikiran positif sebagai warga bangsa, Haedar dengan rendah hati mengajak kepala daerah yang terlantik untuk memperhatikan lima hal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka.
Pertama, para kepala daerah bersama keluarga, kerabat, dan pendukungnya harus menghayati dan memaknai mandat politik yang diberikan sebagai amanat serta kepercayaan tinggi yang harus dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.
“Mandat tersebut sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, dinasti, atau kroni. Sebagaimana nilai demokrasi yang kita junjung, perlakukanlah seluruh warga, baik yang memilih maupun tidak memilih, dengan adil tanpa diskriminasi. Ini merupakan wujud kepemimpinan kepala daerah untuk semua,” ungkap Haedar.
Kedua, semangat otonomi daerah yang diberikan konstitusi hendaknya dipahami dengan baik dan digunakan secara optimal untuk memajukan daerah di berbagai sektor, seiring dengan perwujudan cita-cita nasional.
Haedar berharap otonomi daerah dilaksanakan dalam semangat Persatuan Indonesia dan sesuai dengan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengingatkan agar tidak ada ego kedaerahan yang dapat menggerogoti semangat Bhineka Tunggal Ika.
“Seluruh kepala daerah yang terpilih diharapkan membangun hubungan yang erat dalam semangat keindonesiaan untuk satu Indonesia yang menjadi milik bersama,” tambahnya.
Ketiga, Haedar menekankan pentingnya memanfaatkan kekayaan alam daerah dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Kerja sama dengan pihak mana pun, baik domestik maupun asing, harus dilakukan dengan menjaga kepentingan daerah dan rakyat serta mematuhi konstitusi. Kebijakan yang merugikan rakyat dan masa depan Indonesia harus dihindari. Haedar juga mengingatkan bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan berbagai masalah lainnya harus menjadi perhatian utama.
Keempat, para kepala daerah harus benar-benar memiliki komitmen penuh untuk berkhidmat demi kepentingan rakyat Indonesia. Mereka diminta untuk menghindari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik yang terselubung maupun yang terbuka.
“Jalankan efisiensi sebagaimana yang menjadi political-will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Semua bentuk mobilitas, termasuk kunjungan kerja, harus mengutamakan asas efisiensi dan menghindari pemborosan. Bagi rakyat, uang seribu rupiah sangat berarti, oleh karena itu penting bagi para pemimpin daerah untuk memiliki simpati, empati, dan kepedulian,” kata Haedar.
Kelima, Haedar mengajak kepala daerah serta elit masyarakat setempat dan nasional untuk memberikan teladan hidup yang berbasis pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Saat ini, rakyat membutuhkan teladan kebaikan dari para pemimpinnya.
“Selain itu, teruslah mengedukasi rakyat agar menjadi warga yang berkarakter kuat, disiplin, mandiri, beretika luhur, maju, dan mengembangkan solidaritas sosial. Keberagamaan dan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi landasan utama dalam kehidupan para elit dan seluruh warga bangsa di Indonesia,” tutupnya. (*/tim)
