Setiap tanggal 10 November, ingatan kolektif bangsa kita langsung bergeser pada gemuruh pertempuran Surabaya, bau mesiu, dan pekik “Merdeka atau Mati!” di bawah kepemimpinan Bung Tomo dan arek arek Suroboyo.
Di tengah kepingan sejarah heroik itu, ada sebuah catatan penting yang kerap luput dari sorotan: peran heroik Polisi Istimewa di bawah komando Inspektur Polisi Tingkat I M. Jasin. Bersama rakyat, para polisi masa itu bahu-membahu bertaruh nyawa membela republik yang baru seumur jagung, tunduk mutlak pada konstitusi dan pemerintah yang sah. Mereka adalah pahlawan sejati yang hadir untuk ibu pertiwi.
Namun, sejarah terkadang gemar melontarkan ironi yang menggelitik. Almarhum Presiden Republik Indonesia keempat, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pernah melempar sebuah anekdot legendaris yang hingga hari ini masih sangat relevan. Dengan gaya khasnya yang santai namun menohok, Gus Dur pernah berujar: “Polisi yang jujur itu cuma tiga: Pak Hoegeng almarhum mantan Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur.”
Sebuah guyonan yang membungkus kritik sosial tingkat dewa. Sindiran ini bukan sekadar lelucon warung kopi, melainkan potret muram bagaimana moralitas institusi penegak hukum kerap mengalami krisis akut dari masa ke masa.
Mari kita bedah tiga sosok “suci” versi Gus Dur tersebut. Pertama, Jenderal Hoegeng Iman Santoso, mantan Kapolri periode 1968–1971 yang namanya diabadikan sebagai simbol integritas, kesederhanaan, dan ketegasan menolak segala bentuk suap. Beliau adalah anomali yang dirindukan.
Kedua, patung polisi. Pajangan jalanan ini tentu tidak punya nafsu birahi untuk menerima amplop cokelat atau pungutan liar. Ketiga, polisi tidur—alias gundukan aspal yang melintang di jalan kampung. Benda mati ini tidak memiliki kepentingan politis, tidak doyan gratifikasi, dan tidak bakal memeras pengendara yang kebetulan lupa membawa STNK.
Sungguh sebuah perbandingan yang amat jenaka, sekaligus menampar wajah institusi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat.
Polisi Digdaya
Zaman memang sudah menua, dan dinamika berjalan begitu cepat. Kini, kekuasaan yang dipegang oleh lembaga kepolisian terasa semakin digdaya, melampaui batas-batas imajinasi publik. Alih-alih fokus memberantas kejahatan, dinamika kekinian justru diwarnai drama-drama syahwat kekuasaan yang makin mencengangkan—bahkan sampai tersiar kabar mengenai aksi penyadapan di kalangan elite, termasuk presiden dan para petinggi negara.
Rupanya, sebagian dari mereka sudah salah arah; mereka ingin menjadi pahlawan kesiangan bagi kelompok, oligarki, dan kroninya sendiri, bukan lagi pahlawan bagi bangsa dan negara yang menggaji mereka dari uang pajak rakyat.
Di sinilah satire menemukan bentuk sempurnanya. Barang-barang bekas yang sudah usang saja masih bisa dikumpulkan dan dijual kembali di pasar rombeng untuk mendatangkan manfaat. Lantas, bagaimana dengan integritas aparat yang telanjur usang dimakan rayap kekuasaan? Apakah harus dilelang juga di pasar loak agar kita bisa menemukan komponen kejujuran yang baru?
Padahal, harapan rakyat itu sederhana, tidak neko-neko. Di momen Hari Pahlawan ini, jerit suara rakyat di akar rumput hanya menginginkan satu hal: kembalikan marwah kepolisian ke jalan yang benar.
Rakyat ingin polisi bertindak sebagai pahlawan sejati bagi keselamatan warga, berdiri kokoh di atas pilar kebenaran dan keadilan, bukan menjadi pelindung bagi para pemodal gelap atau penjilat kekuasaan.
Sudah saatnya institusi penegak hukum berkaca. Jangan sampai lelucon Gus Dur tentang “polisi tidur” menjadi satu-satunya legasi kejujuran yang tersisa di negeri ini. Bangsa ini tidak kekurangan undang-undang, tetapi sangat krisis keteladanan ala Jenderal Hoegeng.
Jika para pemegang tongkat komando masih abai, jangan heran jika suatu hari nanti rakyat lebih memilih melapor kepada polisi tidur di ujung jalan, karena setidaknya polisi tidur tidak pernah meminta ongkos tambahan.
Selamat Hari Pahlawan; semoga nurani segera terbangun dari tidur panjangnya. (*)
