Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, menegaskan bahwa orientasi politik persyarikatan bukanlah perebutan kekuasaan atau jabatan, melainkan perjuangan nilai untuk kesejahteraan masyarakat.
“Politik Muhammadiyah bukanlah politik kekuasaan, melainkan politik nilai yang diorientasikan bagi terciptanya kebaikan bersama dan terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Buya Anwar dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Meski bukan partai politik, Muhammadiyah menegaskan tidak pernah bersikap apatis terhadap dinamika politik negara. Persyarikatan tetap mengambil peran strategis kebangsaan demi memastikan arah perjalanan bangsa senantiasa berada di jalur yang benar.
Dalam praktiknya, perjuangan politik nilai ini berpijak pada nilai-nilai agama, konstitusi, serta prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, dan empati. Fondasi tersebut dinilai krusial agar praktik bernegara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab.
“Hanya dengan cara itulah kita yakin perjalanan bangsa ini ke depan akan menjadi semakin baik,” imbuhnya.
Pengamat sosial, ekonomi, andal keagamaan ini menambahkan bahwa sikap kebangsaan tersebut telah berakar kuat dalam Matan Kepribadian Muhammadiyah. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama erat dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa, dibarengi dengan sikap kritis-konstruktif.
Artinya, Muhammadiyah akan mendukung penuh setiap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tidak ragu memberikan masukan dan teguran korektif apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari kepentingan publik.
Adapun forum Tanwir Muhammadiyah yang akan dihelat pada 13–15 November 2026 di Palu merupakan musyawarah tertinggi kedua di bawah Muktamar. Selain agenda konsolidasi internal, forum ini dijadwalkan merumuskan berbagai isu strategis yang menyangkut keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. (*/tim)
