Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mengukuhkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Papua Pegunungan sebagai PWM ke-38 pada Sabtu (8/11) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Dalam kesempatan yang sama, PP Muhammadiyah juga mengukuhkan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Papua Pegunungan. Kedua kepemimpinan wilayah ini menjadi struktur pertama Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah pasca terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru pada tahun 2022.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dan Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah, didampingi oleh Anggota MPKSDI PP Muhammadiyah Muhammad Saleh Tjan, Ketua PWA DIY Widiastuti, Wakil Ketua PWM DIY dr. Ahmad Faesol, dan Riduwan.
Adapun yang dikukuhkan sebagai Ketua PWM Papua Pegunungan periode Muktamar 2022–2027 adalah Rudihartono Ismail, sementara Ketua PWA Papua Pegunungan periode yang sama dijabat oleh Asmah Djafar. Menariknya, keduanya merupakan pasangan suami istri yang dipercaya memimpin Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di wilayah baru tersebut.
Dalam amanatnya, Agung Danarto menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran PWM dan PWA Papua Pegunungan atas amanah baru yang diemban. Ia berpesan agar kepemimpinan baru ini fokus pada pembangunan hal-hal mendasar sebagai fondasi gerak dakwah dan organisasi.
“Selamat atas amanah baru bagi PWM dan PWA Papua Pegunungan. Sebagai kepemimpinan wilayah baru, saya berpesan untuk membangun urusan-urusan mendasar,” ujar Agung.
Sementara itu, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah menegaskan bahwa setelah pengukuhan ini, akan segera lahir berbagai aksi nyata ‘Aisyiyah untuk memajukan kehidupan masyarakat di Papua Pegunungan tanpa terkecuali.
“Di Papua Pegunungan ini akan segera menyusul aksi-aksi ibu ‘Aisyiyah untuk memajukan kehidupan masyarakat tanpa terkecuali,” tuturnya.
“Sang Surya Terbit dari Timur”
Dalam sambutannya, Ketua PWM Papua Pegunungan, Rudihartono Ismail, menyampaikan harapan besar agar “Sang Surya” Muhammadiyah benar-benar terbit dari timur dan membawa pencerahan bagi seluruh anak bangsa, khususnya masyarakat Papua Pegunungan.
“Dan kita ini adalah satu-satunya organisasi yang ada di Wamena, yang dikukuhkan langsung oleh Pimpinan Pusat,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa Muhammadiyah akan berperan aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kemajuan Papua Pegunungan.
“Hari ini telah terbentuk Muhammadiyah di Papua Pegunungan yang siap bergerak untuk berkolaborasi dengan program Pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil bagian memajukan masyarakat,” tuturnya.
Rudihartono juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas pendampingan dan dukungan, terutama dari PP Muhammadiyah. Ia meyakini bahwa PWM Papua Pegunungan memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa jika terus dikembangkan.
Sementara itu, Ketua PWA Papua Pegunungan, Asmah Djafar menyampaikan, ‘Aisyiyah Papua Pegunungan masih tergolong muda dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam mengemban amanah dakwah di wilayah baru ini.
“Terlebih ‘Aisyiyah Papua Pegunungan ini masih belia atau bungsu, oleh karena itu kami meminta dukungan dan bimbingan,” tuturnya.
Ia berharap keberadaan struktur Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di Papua Pegunungan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi warga Muhammadiyah atau umat Islam saja.
“Kami berharap hadirnya struktur Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah atau umat muslim saja, tapi untuk seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.
Harapan senada juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan, Arun Wanimbo, yang menilai kehadiran Muhammadiyah sebagai kekuatan penting dalam membangun sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.
“Muhammadiyah akan menjadi mitra strategis dalam membangun kehidupan manusia yang unggul, sekaligus memupuk nilai-nilai adil dan penuh toleransi,” katanya.
Arun yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan menegaskan, Pemerintah Daerah bersikap netral dan inklusif dalam setiap kebijakan. Seluruh program pembangunan akan diarahkan untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata, tanpa memandang latar belakang kelompok atau agama.
“Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan bersikap netral – tidak condong ke salah satu golongan saja. Melainkan pembangunan dan kebijakan diarahkan untuk semua secara adil dan merata untuk Papua Pegunungan yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya PWM dan PWA Papua Pegunungan, Muhammadiyah resmi meneguhkan eksistensinya di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari gerakan dakwah pencerahan di ujung timur negeri, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan kemanusiaan universal di Tanah Papua. (*/tim)
