Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah bukanlah semata-mata usaha ekonomi atau bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan bentuk nyata dari pengabdian yang tulus kepada umat, bangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.
Rumah sakit yang dikelola Muhammadiyah hadir dengan semangat untuk melayani, bukan untuk mengambil untung.
Hal ini kembali ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashirdalam acara Tasyakur Milad ke-33 sekaligus Peresmian Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Sukapura yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta, , pada Rabu (14 /5/2025).
Dalam sambutannya, Haedar menekankan bahwa pelayanan kesehatan Muhammadiyah sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Sejarah mencatat, pada tahun 1923, Muhammadiyah telah merintis kiprah kemanusiaan di bidang medis. Bahkan, Muhammadiyah adalah organisasi bumiputera pertama yang berhasil mendirikan rumah sakit di Indonesia,” katanya.
Haedar juga mengutip pidato historis dr. Soetomo pada tahun 1924 saat meresmikan Klinik PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) Muhammadiyah di Surabaya.
Dalam pidatonya, dr. Soetomo menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Muhammadiyah tidak memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial.
“Prinsip inklusivitas menjadi ruh utama dari pelayanan kesehatan Muhammadiyah—siapa pun yang membutuhkan akan dilayani dengan penuh kasih sayang,” tutur dia.
Nilai dasar yang mendasari pelayanan ini adalah semangat welas asih, atau belas kasih, di mana mereka yang kuat secara ekonomi, fisik, dan sosial didorong untuk membantu dan menopang yang lemah.
Hal ini sangat kontras dengan prinsip Darwinisme sosial, yang mengajarkan bahwa yang kuat akan bertahan dan mendominasi yang lemah. Muhammadiyah justru hadir dengan nilai kebalikan: membantu yang lemah agar bisa bertahan dan hidup layak.
Haedar menegaskan, rumah sakit yang dikelola oleh ormas keagamaan seperti Muhammadiyah sesungguhnya memiliki komitmen sosial yang sangat tinggi. Rumah sakit ini dibangun atas dasar pengkhidmatan, pengalaman panjang, dan keterikatan sosial yang mendalam dengan masyarakat.
“Maka dari itu, orientasi utamanya bukanlah pada keuntungan finansial, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” papar dia.
Dalam pengembangan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Muhammadiyah tidak menggunakan pola pikir investor yang hanya fokus pada laba.
Pengembangan rumah sakit ini dilakukan dengan pendekatan sosial dan spiritual, serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, Haedar menyerukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan dapat bersifat integratif dan mendukung pertumbuhan rumah sakit, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh ormas keagamaan.
“Kalau kebijakan pemerintah bersifat mendukung dan mendorong keberlanjutan rumah sakit ormas keagamaan, maka yang diuntungkan bukan hanya Muhammadiyah, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang justru menghambat bahkan merugikan keberlangsungan rumah sakit keagamaan, maka sesungguhnya kerugian itu juga akan dirasakan oleh bangsa,” ujar Haedar.
Dia juga menyampaikan pandangannya bahwa saat ini fasilitas kesehatan milik pemerintah masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun mutu pelayanan.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan rumah sakit yang dikelola oleh ormas keagamaan seperti Muhammadiyah menjadi sangat strategis untuk menopang sistem kesehatan nasional.
Karena itu, Haedar mendorong dilakukannya kajian-kajian berbasis realitas di lapangan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Kesehatan.
Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dalam pengembangan sistem rumah sakit yang lebih kolaboratif, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. (*/wh)
