Sidang Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung pada 13–14 November 2026 resmi ditutup dengan menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk menyongsong Muktamar ke-49.
Keputusan tersebut mencakup penetapan tata tertib dan panitia pemilihan pimpinan, tata tertib Muktamar, pengesahan logo, hingga penyempurnaan konsep program jangka panjang dan Risalah Kesemestaan Muhammadiyah.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto, menyampaikan bahwa seluruh keputusan ini merupakan pijakan krusial dalam tahapan persiapan menuju forum tertinggi persyarikatan tersebut.
“Alhamdulillah, Tanwir sudah selesai, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan putusan-putusan untuk persiapan Muktamar,” ujar Agung saat diwawancarai usai penutupan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu.
Mekanisme Pemilihan dan Panitia
Salah satu poin utama yang disahkan adalah tata tertib pemilihan pimpinan. Agung menjelaskan, mekanisme pemilihan tetap mempertahankan tradisi organisasi, yakni setiap anggota Tanwir mengusulkan 13 nama bakal calon anggota PP Muhammadiyah.
Nama-nama yang terjaring akan diverifikasi dan dihubungi panitia untuk mengikuti proses seleksi secara berjenjang hingga mengerucut menjadi 13 anggota PP Muhammadiyah terpilih di arena Muktamar.
“Setelah 13 anggota pimpinan terpilih, mereka akan bermusyawarah untuk menentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah dari antara ke-13 anggota tersebut,” terang Agung.
Untuk mengawal proses demokrasi internal ini, Tanwir menetapkan Muhammad Sayuti sebagai Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) yang beranggotakan total 14 orang.
Selain aturan pemilihan, Tanwir juga mengesahkan tata tertib Muktamar yang mengatur kuota utusan dari setiap wilayah dan daerah. Tahap selanjutnya adalah pendataan peserta berbasis nama (by name), yang ditargetkan rampung tiga bulan sebelum hari pelaksanaan. Pengesahan logo resmi Muktamar ke-49—yang memuat identitas kota tuan rumah dan tanggal pelaksanaan—juga turut diketok dalam sidang ini.
Program Jangka Panjang dan Risalah Kesemestaan
Pada aspek pemikiran strategis, forum Tanwir membedah rancangan program jangka panjang Muhammadiyah untuk 20 tahun ke depan. Konsep yang diajukan PP Muhammadiyah tersebut mendapat sejumlah catatan penyempurnaan di tingkat sidang komisi sebelum dirumuskan kembali menjadi draf final Muktamar.
Tanwir juga mematangkan Risalah Kesemestaan Muhammadiyah, sebuah dokumen gagasan ideologis yang memetakan peran persyarikatan dalam kancah kebangsaan maupun global. Dokumen ini diproyeksikan menjadi landasan normatif bagi Muhammadiyah untuk membangun masyarakat berperadaban unggul dan berkemajuan.
Menurut Agung, draf Risalah Kesemestaan telah disusun dalam bentuk buku dan dibahas dalam komisi. Namun, penyempurnaan lanjutan tetap diperlukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia.
“Seluruh wilayah diamanahkan untuk mengkaji Risalah Kesemestaan ini secara serius sehingga nanti dihasilkan konsep yang matang dan komprehensif saat dibawa ke Muktamar,” tegasnya.
Selaras dengan tema Tanwir “Bersama Satukan Bangsa”, forum ini turut meneguhkan komitmen Muhammadiyah sebagai perekat persatuan nasional. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat nasional maupun global, Muhammadiyah didorong untuk terus menjadi penyejuk dan pemersatu bangsa.
Agung menekankan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika harus diimplementasikan dengan menitikberatkan pada titik temu persatuan, bukan sekadar merayakan perbedaan.
“Penekanannya bukan pada bhinneka-nya, tetapi pada tunggal ika-nya,” pungkas Agung. (*/tim)
