Standar Operasional Prosedur (SOP) yang progresif menjadi kunci utama dalam menjaga integritas organisasi mahasiswa saat ini. Oleh karena itu, PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta bersama DPD IMM Jawa Tengah melakukan evaluasi total terhadap aturan penanganan kekerasan seksual dalam kegiatan Bedah SOP di Surakarta, Ahad (5/4/2026).
Langkah strategis ini menghadirkan Khosiyatika, Ketua Bidang Immawati DPD IMM Jawa Tengah, sebagai pemateri utama. Kehadirannya mempertegas bahwa sinergi struktural antara tingkat wilayah dan cabang sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan persepsi mengenai perlindungan kader di seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya di lingkungan PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta.
Diskusi panel tersebut membuka ruang kritik dan refleksi mendalam terhadap praktik organisasi yang selama ini berjalan. Para peserta sepakat bahwa regulasi internal harus bersifat progresif agar mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penyempurnaan SOP menjadi agenda prioritas untuk menjamin keadilan gender bagi seluruh kader.
Urgensi Perlindungan di Era Digital
Kader IMM kini menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi salah satu topik hangat dalam bedah SOP tersebut. Perubahan dinamika sosial ini menuntut organisasi untuk lebih responsif dan protektif terhadap ruang-ruang digital yang digunakan mahasiswa.
Ketua Umum PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta, Siti Rahma Laila, menekankan pentingnya kewaspadaan kolektif terhadap ancaman di dunia maya. Menurutnya, teknologi yang berkembang pesat bisa menjadi celah bagi pelaku kekerasan untuk bersembunyi di balik ketidaktahuan.
“Sangat menarik memang bedah SOP yang menjadi agenda tahunan, masing-masing periode dengan dinamika dan pembaruan dalam hal kekerasan berbasis gender. Pada pagi hari tadi banyak hal yang ternyata kembali menjadi sorotan dalam perkembangan zaman dan teknologi ini, salah satunya adalah kekerasan berbasis online,” ujar Siti Rahma Lailatul Qodriya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi memperbesar kemungkinan bertambahnya jumlah korban.
“Karena dari dunia maya siapapun dapat menjadi pelaku, terkadang sebagian orang bersembunyi di balik kata ‘tidak tahu, tidak sengaja’. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi kita semua, utamanya kader IMM, untuk menjadi pelopor dan garda terdepan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, baik dalam lingkungan sosial, organisasi, ataupun lingkungan akademik,” tegasnya.
Internalisasi Nilai dan Marwah Organisasi
Selain aspek digital, kegiatan ini juga memfokuskan pada penguatan karakter personal setiap kader perempuan. Pemahaman SOP PPKS bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk internalisasi nilai perlindungan dan tanggung jawab moral. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan gerakan yang inklusif dan berintegritas.
Kabid Immawati PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta Muthmainnah Nur Wahidah mengingatkan, pemahaman aturan adalah kunci untuk menjaga kehormatan organisasi. Ia mendorong para Immawati untuk lebih berdaya dalam melindungi diri dan sesama dari berbagai bentuk pelecehan.
“Dengan memahami SOP secara mendalam, Immawati harus mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga marwah organisasi dan melindungi sesama kader, serta lebih menjaga dan menghormati diri sendiri dari pelecehan seksual dalam bentuk apa pun dan di mana pun,” ungkap Muthmainnah.
Sebagai tindak lanjut, rumusan SOP hasil bedah ini akan segera diimplementasikan di tingkat cabang hingga komisariat. Upaya ini merupakan langkah konkret PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan beradab bagi seluruh mahasiswa. (andifa nurasyam zuhdi)
