Kepala Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) sekaligus dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) Prof. Gonda Yumitro, Ph.D menekankan, Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Untuk itu, ia mengingatkan agar keikutsertaan dalam Board of Peace dilakukan secara sangat hati-hati. Kalau tidak, langkah diplomasi ini bisa memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan peserta Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace”, Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI ‘Basement GKB IV’ UMM.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM.
Diskusi juga menghadirkan narasumber lain, yakni Dion Maulana Prasetyo, Ph.D, pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM, dan dimoderatori oleh Inda Annisya Rahmat.
Lebih lanjut Prof. Gonda menjabarkan, syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme PBB yang sudah ada.
“Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya.
Pandangan diplomatik ini didukung penuh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia. Dion menambahkan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan.
“Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelas Dion.
Di sisi lain, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP selaku sekretaris PSIB menekankan, kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman berbagai pihak lebih khusus mahasiswa dan aktivis di lingkup UMM.
“Dalam hal ini kami mengundang Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (Ortom) dan Lembaga intra di lingkup UMM untuk memberikan pemahaman sekaligus memberi pantikan terhadap mereka terkait isu-isu politik luar negeri serta keterlibatan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina,” tutupnnya.(*/tim)
