Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya tidak lagi sekadar urusan dapur: nasi, lauk, dan susu kotak. Ia telah bertransformasi menjadi arena pertempuran wacana di media sosial bukan hanya pertarungan ide, tetapi juga benturan kepentingan politik.
Di ruang digital, MBG bukan cuma mengenyangkan perut anak-anak, tetapi juga “mengenyangkan” timeline dengan propaganda, serangan balik, dan tak jarang logika yang ikut digoreng setengah matang.
Dalam lanskap perdebatan itu, setidaknya muncul tiga “mazhab” besar netizen +62 dalam merespons MBG.
Mazhab Pro-MBG: Solusi Kesehatan Anak Indonesia
Mazhab pertama adalah kelompok pendukung penuh. Bagi mereka, MBG bukan sekadar program kebijakan, melainkan solusi komprehensif bagi berbagai persoalan bangsa: dari stunting, kemiskinan, hingga kualitas sumber daya manusia.
Logika yang dibangun cukup sederhana anak yang kenyang akan lebih fokus belajar, tumbuh sehat, dan pada akhirnya berkontribusi pada cita-cita Indonesia Emas.
Argumen mereka biasanya diperkuat oleh data tentang gizi buruk, hak dasar anak, serta kewajiban negara untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
Namun, di balik rasionalitas itu, terselip dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. MBG kerap diposisikan sebagai etalase keberhasilan pemerintah, bukti konkret bahwa negara bekerja.
Tak heran jika kelompok ini banyak diisi oleh simpatisan pemerintah, relawan politik, hingga sebagian kelas menengah optimistis.
Problemnya, kritik terhadap program ini sering kali dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah. Di titik ini, dukungan berubah menjadi loyalitas yang cenderung menutup ruang evaluasi.
Mazhab Anti MBG: Sebagai Proyek Politik Rawan Korupsi
Mazhab kedua berada di kutub berseberangan: penolak total. Sejak awal, kelompok ini memandang MBG dengan kecurigaan tinggi. Bagi mereka, program ini lebih dekat pada proyek politik ketimbang solusi kebijakan.
Argumen yang diajukan pun tidak kalah tajam: potensi membebani APBN, kerentanan terhadap korupsi, ketidaktepatan sasaran, hingga dugaan bahwa MBG hanyalah instrumen pencitraan kekuasaan.
Dalam narasi yang lebih sinis, program ini bahkan dilihat sebagai strategi elektoral memberi makan hari ini untuk mengamankan suara esok hari.
Kelompok ini umumnya diisi oleh oposisi politik, aktivis kritis, dan ekonom yang skeptis terhadap intervensi populis negara.
Di media sosial, suara mereka lantang dan konfrontatif. Namun, kelemahan pendekatan ini terletak pada kecenderungan melihat segala hal sebagai intrik politik.
Akibatnya, potensi manfaat nyata dari program sering kali diabaikan, bahkan ketika ada kelompok masyarakat yang benar-benar merasakan dampaknya.
Mazhab Moderat: MBG Penting cuma Implementasi Belum Profesional
Di antara dua kutub tersebut, hadir mazhab ketiga: kelompok moderat. Mereka menerima premis dasar bahwa program makan bergizi adalah kebutuhan penting, tetapi menolak jika kebijakan ini direduksi menjadi alat politik jangka pendek. Bagi kelompok ini, dukungan harus berjalan seiring dengan kritik.
Transparansi anggaran, ketepatan sasaran, kualitas distribusi, dan pengawasan publik menjadi syarat mutlak. Kelompok moderat biasanya diisi oleh akademisi, pegiat NGO, dan masyarakat sipil yang terbiasa berpikir berbasis data. Mereka sadar bahwa setiap kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan politik.
Namun, kesadaran itu justru mendorong mereka untuk menjaga agar kepentingan tersebut tidak mendominasi tujuan utama kebijakan.
Sayangnya, suara moderat ini kerap tenggelam tidak cukup sensasional untuk viral, dan tidak cukup partisan untuk dimobilisasi.
MBG: Masih Menjadi Ruang Abu Abu
Pada akhirnya, perdebatan tentang MBG membuka satu refleksi penting: bahkan urusan makan anak-anak pun tidak pernah benar-benar netral di negeri ini. Selalu ada tarik-menarik kepentingan, selalu ada framing politik yang menyusup di balik narasi kebaikan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: kita ini sebenarnya sedang lapar apa? Gizi untuk masa depan, atau kuasa untuk kepentingan jangka pendek?
Jika semua dipuji hanya karena berasal dari satu kubu, kita berisiko kehilangan nalar kritis. Sebaliknya, jika semua ditolak hanya karena perbedaan posisi politik, kita terjebak dalam sinisme yang membutakan. Yang dibutuhkan justru kewarasan kolektif: kemampuan untuk mendukung yang baik, mengkritik yang lemah, dan mengawasi yang berkuasa.
Sebab, jangan sampai yang benar-benar “gratis” hanya makanannya, sementara cara berpikir kita justru telah dibayar mahal oleh kepentingan politik. (*)
