Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Dr. Riza Ul Haq, memberikan penyebutan khusus kepada Bupati Nganjuk Dr. H. Marhaen Djumadi sebagai “Bupati Al-Ma’un” dalam sambutannya pada acara halalbihalal di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Sabtu (4/4/2026).
Penyematan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Nganjuk dalam berbagai program sosial kemasyarakatan khususnya penguatan kelompok rentan dan mustad’afiin.
Menurutnya, kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah mencerminkan nilai-nilai Surah Al-Ma’un yang menekankan kepedulian terhadap kaum lemah dan praksis sosial yang nyata. Ia menilai kemitraan tersebut menjadi model ideal dalam membangun masyarakat yang berkemajuan berbasis nilai keagamaan dan sosial.
Menariknya, Bupati Nganjuk yang bernama Marhaen Djumadi juga dikaitkan dengan istilah “Marhaen Muhammadiyah” (Marmud). Mengutip pemikiran Munir Mulkhan dalam bukunya Krismuha, Wamen menyampaikan bahwa “anggota Muhammadiyah berwarna, ada Marhaen Muhammadiyah (Marmud), Muhammadiyah NU (Munu).
Fenomena ini tak ada hubungannya dengan keyakinan teologi Muhammadiyah.” Ia menegaskan bahwa keberagaman pilihan sosial-politik tidak mengganggu keyakinan keagamaan, bahkan mahasiswa non-Muslim yang belajar di institusi Muhammadiyah tetap menjalankan agamanya masing-masing.
Dalam kegiatan Tabligh Akbar dan Halalbhalal yang mengusung tema “Memperkuat Ukhuwah Menguatkan Dakwah Menuju Masyarakat Islam Berkemajuan”, Wamen juga mengulas sejarah tradisi halalbihalal di Indonesia. Ia menyampaikan, yang memelopori halalbihalal itu Muhammadiyah melalui Majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 1924, kemudian tahun 1948 KH Wahab Chasbulah usul ada silaturahmi nasional antara pemerintah dan para tokoh nasional dan disetujui oleh Presiden Sukarno dan diselenggarakan di istana negara.
Penjelasan ini menegaskan bahwa halalbihalal merupakan tradisi yang memiliki akar historis kuat dalam gerakan Islam Indonesia.
Lebih lanjut, Wamen menekankan pentingnya tajdid atau pembaruan dalam bidang pendidikan. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas menjadi keniscayaan dengan orientasi peserta didik dari kalangan menengah ke atas.
“Dengan menerapkan kaidah ‘Ahsanu amala’, siapa yang paling baik amalnya maka sekolah yang paling baik mendidik muridnya menjadi pilihan,” ujarnya seraya mencontohkan fenomena di SD Muhammadiyah Sapen, di mana pendaftaran secara inden sudah terpenuhi targetnya hingga tahun 2031.
Namun demikian, tantangan ke depan bagi sekolah swasta semakin kompleks. Ia mengingatkan, tantangan sekolah swasta ke depan adalah dibukanya sekolah terintegrasi. Sekolah gratis yang didirikan pemerintah ini merupakan sekolah dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA di satu komplek pendidikan. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa target sekolah Muhammadiyah atau swasta harus menengah ke atas.
Dalam aspek evaluasi pendidikan, pemerintah tetap mempertahankan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Mengapa pemerintah harus tetap melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)? Tujuannya ingin mengetahui kemampuan siswa. Karena ujian harian bersifat hafalan, tapi TKA ujian analisis,” jelasnya.
Ia juga mengakui realitas di lapangan dengan menyatakan, anak-anak kemampuan lebih rendah di TKA ini.
Ia menambahkan temuan penting dari hasil riset pendidikan, yakni ada penelitian yang mengungkapkan bahwa anak sekarang dibanding anak usia yang sama 15 tahun lalu kemampuan literasi dan analisisnya sangat rendah karena anak atau siswa diposisikan sebagai obyek bukan subyek. Pernyataan ini menjadi kritik terhadap sistem pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif siswa.
Mengakhiri paparannya, Wamen menegaskan kembali bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga oleh lingkungan keluarga. Ia menekankan “pentingnya fungsi keluarga” sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi masa depan. (M.Roissudin/PR)
