Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penguatan kerja sama strategis dengan Universitas Al-Azhar Mesir untuk mengatasi masih minimnya jumlah ulama dan pengajar keagamaan berkualitas di Indonesia, yang masih belim seimbang dengan besarnya populasi umat Islam.
Hal tersebut ditegaskan Menag saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar, Prof. Abbas Shouman, di Kantor Pusat Kemenag, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menag menyoroti penguasaan bahasa Arab sebagai fondasi utama yang wajib dimiliki para calon ulama. Untuk melampaui kendala aturan hukum Mesir yang melarang pembukaan cabang Al-Azhar di luar negeri, Menag menawarkan terobosan berupa skema pendidikan jarak jauh (e-learning), penambahan kuota mahasiswa, hingga pengiriman utusan pengajar (mab’uts) ke Tanah Air.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6%—salah satu yang tertinggi di G20—sehingga pendanaan kerja sama tidak menjadi masalah. Kami butuh mendatangkan guru-guru Al-Azhar untuk memperkuat penguasaan ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di Indonesia,” tegas Menag.
Merespons hal tersebut, Prof. Abbas Shouman menyambut positif usulan Indonesia. Al-Azhar membuka peluang sistem perkuliahan hybrid, di mana mahasiswa dapat menempuh dua tahun pertama studi di Indonesia dan dua tahun sisanya secara langsung di Kairo, dengan ijazah resmi yang setara lulusan empat tahun reguler.
Prof. Abbas juga meluruskan persepsi mengenai batasan penerimaan mahasiswa. Menurutnya, Al-Azhar tidak pernah membatasi kuota studi bagi warga negara Indonesia.
“Penerimaan mahasiswa pada prinsipnya tidak dibatasi. Yang terbatas hanyalah alokasi beasiswa penuh yang mencakup asrama dan uang saku dari Pemerintah Mesir. Meski demikian, kuota beasiswa untuk Indonesia tetap menjadi salah satu yang terbesar,” jelas Prof. Abbas.
Mengenai keterbatasan anggaran Mesir untuk mengirim pengajar (mab’uts), kedua belah pihak menyepakati skema jalur kontrak. Melalui opsi ini, Indonesia dapat mendatangkan alumni-alumni terbaik Al-Azhar dengan pembiayaan penuh dari Pemerintah Indonesia.
Selain penguatan akademis, pertemuan ini menyinggung diplomasi keagamaan global. Menag yang baru saja terpilih sebagai Presiden The International Assembly of Mosque Imams (IAMI) dalam International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 menegaskan komitmennya untuk membawa suara para imam ke PBB demi mendorong perdamaian serta menanggulangi terorisme dan ekstremisme. (*/tim)
