Setiap tanggal 18 November, Muhammadiyah memeringati hari kelahirannya melalui pengajian, bakti sosial, pentas seni, dan beragam agenda lainnya.
Di tengah tradisi tahunan tersebut, pertanyaan mengenai hukum merayakan milad kerap kembali mengemuka: apakah peringatan hari lahir organisasi suatu perkara muamalah yang diperbolehkan?
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa peringatan hari lahir—baik kelahiran Nabi Muhammad saw. maupun organisasi—merupakan persoalan ijtihadiyah. Tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya. Oleh karena itu, hukumnya dikembalikan pada prinsip umum syariat dan pertimbangan kemaslahatan.
Salah satu landasannya adalah firman Allah Swt.:
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)
Dalam rubrik Tanya Jawab Agama, Majelis Tarjih menerangkan bahwa peringatan milad dapat menjadi sarana menyeru kepada kebaikan sekaligus meningkatkan keimanan. Sebaliknya, apabila di dalamnya terselip unsur kemusyrikan, kemaksiatan, atau kemudaratan, hukumnya dapat berubah menjadi terlarang.
Sementara itu, dalam Fatwa Tarjih tahun 2018 tentang Hukum Merayakan HUT Republik Indonesia, perayaan hari jadi dikategorikan sebagai ranah muamalah, bukan ibadah mahdhah. Atas dasar itu, berlaku kaidah fikih:
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ
“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”
Artinya, penyelenggaraan milad tidak membutuhkan dalil khusus yang memerintahkannya, selama rangkaian acaranya tidak bertentangan dengan syariat. Pengajian, seminar, bakti sosial, maupun refleksi sejarah organisasi sah-sah saja digelar sebagai media dakwah dan penebar kemaslahatan.
Meski demikian, Majelis Tarjih mengingatkan agar perayaan tidak dilakukan secara berlebihan, terhindar dari maksiat, serta tidak diyakini sebagai kewajiban agama. Milad sejatinya adalah tradisi organisasi, bukan ritual ibadah yang mutlak dilaksanakan setiap tahun.
Terkait tradisi pendukung seperti pemotongan tumpeng, lembaga fatwa ini memandangnya sebagai wujud budaya yang dibolehkan selama bersih dari unsur yang dilarang agama. Hal ini merujuk pada kaidah:
الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”
Namun, tumpeng tidak boleh diposisikan sebagai syarat wajib dalam perayaan milad. Adapun tradisi meniup lilin tidak dianjurkan karena dinilai tidak memiliki landasan tuntunan dalam ajaran Islam.
Lebih lanjut, dalam Tanya Jawab Agama edisi 2023, perayaan milad Muhammadiyah dinilai sebagai amal makruf karena bertujuan memperluas syiar Islam, memupuk keimanan, mengenang perjuangan para pendiri, mempererat kecintaan terhadap persyarikatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, merayakan milad Muhammadiyah hukumnya boleh. Hal utama yang perlu diperhatikan bukanlah kemegahan bentuk seremoninya, melainkan substansi tujuan dan isi acaranya.
Pada akhirnya, milad seyogianya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan persyarikatan sekaligus memperkuat pengabdian kepada umat. Sebab, perayaan yang terbaik bukanlah yang paling meriah, melainkan yang paling luas manfaatnya bagi masyarakat. (*/tim)
