Pejabat dari tingkat bawah hingga presiden harus memahami: semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Namun, birokrasi kerap memudahkan pejabat, sementara rakyat menghadapi prosedur berbelit, antrean panjang, dan pelayanan tidak pasti.
Untuk urusan pribadi, fasilitas dan jalur khusus tersedia. Sebaliknya, rakyat yang mengurus dokumen, perizinan, bantuan sosial, atau keadilan sering dipingpong. Birokrasi yang semestinya melayani malah menjadi penghalang.
Pesan Rasulullah kepada Para Pejabat
Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa:
“Ya Allah, siapa saja yang mengurusi suatu urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa saja yang mengurusi suatu urusan umatku, lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah Engkau kepadanya.” (HR. Muslim, no. 1828).
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang menjauh.” (HR. Bukhari, no. 69).
Pesannya jelas: pejabat harus tegas terhadap dirinya sendiri, tetapi adil dan memudahkan rakyat. Memudahkan bukan berarti melanggar aturan, melainkan menjalankannya secara transparan, proporsional, dan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Ironis jika pejabat meminta kelonggaran bagi dirinya, tetapi mempersulit rakyat. Jangan sampai kekuasaan membuat seseorang merasa terlalu penting untuk menaati aturan, sementara rakyat dianggap terlalu kecil untuk memperoleh pelayanan layak.
Kesalehan Harus Terlihat dalam Pelayanan
Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai teladan kepemimpinan yang menekankan kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap kekayaan negara. Keteladanannya mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan keuntungan pribadi.
Kesalehan tidak cukup diukur dari ibadah atau penampilan religius, tetapi juga dari kejujuran, keadilan, dan cara memperlakukan sesama.
Apa artinya berbicara tentang amanah jika anggaran publik tidak dijaga? Apa artinya mengutip hadis jika rakyat yang membutuhkan pertolongan justru dipersulit?
Tiga Langkah Memudahkan Rakyat
Pertama, sederhanakan sistem. Umumkan persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan secara transparan. Tutup celah pungutan liar dan pastikan digitalisasi tidak menyisihkan warga yang kesulitan mengakses teknologi.
Kedua, bangun budaya melayani. Perlakukan masyarakat dengan hormat, berikan informasi jelas, dan tangani pengaduan secara adil. Jangan jadikan kesalahan administrasi alasan untuk mempermalukan atau mempersulit warga.
Ketiga, ukur kinerja dari terpenuhinya hak rakyat. Keberhasilan pejabat bukan sekadar gedung, aplikasi, atau penghargaan, melainkan pelayanan tepat waktu, anggaran bertanggung jawab, dan hak masyarakat yang terpenuhi.
Ketika Jabatan Berakhir
Wahai para pejabat, kursi yang hari ini engkau duduki kelak ditempati orang lain. Fasilitas negara akan kembali kepada negara, dan wewenangmu berakhir. Yang tertinggal adalah jejak keputusan dan dampaknya bagi kehidupan manusia.
Satu urusan yang dipermudah dapat menghemat waktu, biaya, bahkan menyelamatkan masa depan keluarga. Sebaliknya, prosedur yang sengaja dipersulit menambah beban mereka yang sudah hidup dalam kesulitan.
Pejabat yang baik bukanlah orang yang membuat dirinya sulit dijangkau, melainkan orang yang memastikan rakyat tidak dipersulit untuk mendapatkan haknya.
Jabatan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab untuk melayani dengan adil. Peganglah pesan Rasulullah SAW: mudahkanlah, jangan persulit. Tegaslah terhadap diri sendiri dan berlaku adil kepada rakyat.
Sebab ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa banyak orang tunduk kepada kekuasaan, melainkan seberapa baik hak rakyat ditunaikan.
Wallahu a’lam bish-shawab.
