Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren mematangkan tiga pilar agenda strategis Pesantren tahun 2027. Fokus utamanya meliputi peningkatan kesejahteraan tenaga kepengasuhan, pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren di perguruan tinggi, serta pendirian Pusat Kajian Pesantren guna memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan Islam.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan bahwa tenaga kepengasuhan memegang peran sentral dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian santri di luar jam pelajaran formal. Namun, kontribusi besar para musyrif, pembina asrama, dan pengasuh ini belum sepenuhnya dibarengi dukungan finansial yang memadai.
“Pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda prioritas yang akan diperjuangkan pada 2027,” ujar Basnang dalam Rapat Koordinasi Program Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).
Selain kesejahteraan, Kemenag juga mendorong kehadiran akademis melalui fasilitasi Prodi Manajemen Pesantren serta pembentukan Pusat Kajian Pesantren di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Langkah ini diharapkan mampu menyediakan basis data, riset mendalam, serta penguatan tata kelola institusi pesantren yang berkelanjutan.
Menjaga Tradisi Lewat Standar Kompetensi
Di sisi lain, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) tenaga kepengasuhan. Meski demikian, Mastuki memastikan bahwa standar tersebut dirancang secara fleksibel tanpa menghilangkan kekhasan ataupun otonomi kultural masing-masing pesantren.
“Standar ini bukan aturan yang rigid, melainkan kerangka kompetensi yang mengakomodasi keragaman dan karakteristik khas setiap pesantren, termasuk bagi lembaga yang masih dalam tahap awal pengembangan,” jelas Mastuki.
Menurutnya, kehidupan asrama merupakan ruang pembentukan karakter yang krusial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pengasuhan harus berjalan beriringan dengan jaminan kesejahteraan agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan transformatif bagi para santri.
Melalui sinergi kebijakan tersebut, Kemenag berharap ekosistem pesantren di Indonesia kian tangguh—menyeimbangkan antara pemenuhan hak sumber daya manusia, penguatan keilmuan akademik, serta pelestarian tradisi kepesantrenan. (*/tim)
