Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama menyiapkan anggaran Rp993 miliar melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk meningkatkan sarana dan prasarana 173 madrasah pada tahun anggaran 2027. Langkah ini ditujukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan madrasah secara menyeluruh.
Dirjen Pendidikan Islam Suyitno, menilai pembiayaan SBSN selama ini telah memberi dampak nyata, termasuk memengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memilih sekolah. Kualitas fasilitas fisik kini menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua saat mendaftarkan anaknya.
“Syukur alhamdulillah, pembiayaan SBSN sudah dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika di madrasah. Banyak wali murid yang mempertimbangkan kualitas sarana dan prasarana sebelum menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan,” kata Suyitno di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Suyitno mengingatkan agar pembangunan fisik tidak berjalan sendiri. Kemajuan infrastruktur harus dibarengi peningkatan prestasi siswa, kompetensi guru, dan pembenahan tata kelola madrasah.
“Pengaruh SBSN ini jangan sampai berhenti pada sarana prasarana, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru, hingga pembenahan manajemen secara bertahap dan menyeluruh,” tegasnya.
Menjelang pelaksanaan program 2027, Suyitno meminta para kepala madrasah penerima manfaat mencermati setiap tahapan pembangunan. Kepatuhan pada petunjuk teknis, kesesuaian prototipe bangunan, serta komunikasi intensif dinilai krusial di tengah tantangan koordinasi penerima yang tersebar di berbagai daerah.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah Papay Supriatna menuturkan bahwa intervensi SBSN bagi madrasah telah bergulir sejak 2018 sebagai bentuk penguatan pendidikan formal berciri khas keagamaan. Ia menegaskan bahwa komitmen madrasah tidak berakhir saat gedung rampung, melainkan berlanjut pada perawatan rutin agar aset tetap optimal dalam jangka panjang.
“Perhatian pemerintah itu harus kita jawab dan buktikan dengan menjaga kualitas gedung serta pemeliharaannya agar tetap bermanfaat secara optimal,” kata Papay.
Terkait alokasi 2027, Papay menjelaskan bahwa kebutuhan di 173 madrasah bervariasi—mulai dari ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru. Namun, pemanfaatan dana tetap diprioritaskan pada ruang penunjang proses belajar mengajar sesuai kesepakatan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. (*/tim)
