#Bagian 2 dari 6 — Dari Cara Berpikir Menuju Cara Berkuasa
Pada bagian pertama kita berangkat dari momentum peringatan G30S dan mencoba melihat sejarah bukan sekadar sebagai catatan tentang sebuah konflik politik, melainkan sebagai pelajaran tentang bagaimana ideologi dapat memengaruhi kehidupan sebuah bangsa. Dari sana muncul sebuah pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa ideologi dapat memiliki kekuatan sedemikian besar atas manusia?
Jawabannya tidak cukup dicari pada slogan, organisasi, atau perebutan kekuasaan. Kita perlu masuk lebih dalam, yaitu ke wilayah epistemologi: bagaimana manusia menentukan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, dan bagaimana kebenaran itu kemudian diterjemahkan menjadi tindakan.
Ideologi pada tingkat tertentu bukan hanya kumpulan gagasan mengenai bagaimana masyarakat harus diatur. Ia dapat menjadi sebuah kerangka untuk membaca realitas. Ia memberikan penjelasan tentang siapa yang dianggap sebagai pihak yang tertindas, siapa yang dianggap sebagai penindas, apa penyebab ketidakadilan, apa yang harus diubah, dan bagaimana perubahan itu harus dilakukan. Karena itu, ketika sebuah ideologi telah menjadi kerangka berpikir yang tertutup, persoalannya bukan lagi sekadar apakah seseorang menyukai atau tidak menyukai sebuah gagasan. Persoalannya adalah apakah manusia masih memiliki kemampuan untuk menguji gagasan tersebut terhadap kenyataan dan terhadap sumber kebenaran yang lebih tinggi.
Dalam konteks komunisme klasik, misalnya, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana persoalan ekonomi, sejarah, agama, dan masyarakat dibaca melalui kerangka materialisme dan perjuangan kelas. Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels menempatkan sejarah masyarakat dalam kerangka pertentangan kelas dan menjelaskan perkembangan sosial-politik melalui perubahan dalam hubungan produksi dan struktur kelas. Lenin kemudian secara eksplisit menyebut materialisme sebagai dasar filosofis Marxisme dan mengembangkan penerapannya ke dalam analisis kehidupan sosial dan sejarah.
Hal ini penting disebut bukan untuk menyederhanakan seluruh tradisi pemikiran Marx menjadi satu kalimat, melainkan untuk menunjukkan sebuah prinsip epistemologis: cara seseorang memahami realitas akan menentukan apa yang kemudian dianggap sebagai masalah utama dan apa yang dianggap sebagai jalan keluarnya. Jika realitas terutama dibaca melalui relasi material dan kelas, maka persoalan manusia akan cenderung dibaca terutama melalui kategori-kategori tersebut. Ketimpangan ekonomi, relasi produksi, kepemilikan, dan konflik kelas memperoleh posisi yang sangat penting dalam penjelasan tentang perubahan sosial.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Kritik terhadap pendekatan seperti itu tidak berarti bahwa persoalan material tidak penting. Justru Al-Qur’an sendiri tidak pernah mengajarkan manusia untuk menutup mata terhadap kemiskinan, ketidakadilan, eksploitasi, atau penderitaan. Yang perlu dipersoalkan adalah ketika satu dimensi realitas dijadikan penjelasan yang terlalu menyeluruh terhadap manusia.
Manusia memang membutuhkan makanan, tempat tinggal, pekerjaan, keamanan, dan keadilan ekonomi. Tetapi apakah manusia hanya membutuhkan semua itu? Apakah manusia akan menjadi manusia yang utuh hanya karena kebutuhan materialnya terpenuhi? Di sinilah epistemologi Qurani menawarkan horizon yang berbeda. Manusia bukan hanya tubuh yang membutuhkan materi, bukan hanya makhluk ekonomi, bukan hanya anggota kelas sosial, dan bukan pula sekadar individu yang mengejar kebebasan. Manusia memiliki akal, hati, kehendak, dimensi moral, kebutuhan spiritual, hubungan sosial, dan pada akhirnya pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Dengan demikian, problem epistemologisnya bukan sekadar “ideologi ini benar atau salah?”, tetapi lebih dalam: “Apakah cara mengetahui yang digunakan untuk memahami manusia cukup untuk menjelaskan keseluruhan manusia?”
Pertanyaan ini sangat penting karena reduksi manusia hampir selalu membawa konsekuensi terhadap cara kekuasaan dibangun. Ketika manusia direduksi menjadi makhluk ekonomi, maka kebijakan dapat berorientasi terutama pada produksi dan distribusi material. Ketika manusia direduksi menjadi individu yang bebas, kepentingan individual dapat menjadi pusat perhatian. Ketika manusia direduksi menjadi anggota kelas, konflik kelas dapat menjadi lensa utama membaca sejarah. Ketika manusia direduksi menjadi angka statistik, manusia dapat kehilangan wajah, martabat, dan keunikan moralnya.
Padahal manusia tidak pernah sesederhana kategori yang dibuat untuk menjelaskannya.
Di sinilah Epistemologi Qurani dimulai dari pertanyaan yang berbeda. Sebelum bertanya bagaimana manusia mengatur dunia, ia terlebih dahulu bertanya: siapa manusia itu? Dari mana ia berasal? Untuk apa ia hidup? Siapa yang memberinya akal? Siapa yang menciptakan alam yang sedang dipelajarinya? Dan kepada siapa akhirnya seluruh pengetahuan dan kekuasaan itu dipertanggungjawabkan?
Jawaban Qurani membawa manusia kembali kepada tauhid. Allah adalah Al-Khāliq, sementara manusia adalah makhluk. Perbedaan posisi ini bukan berarti akal manusia tidak penting. Justru karena manusia diberi akal, ia diperintahkan untuk berpikir. Tetapi akal manusia memiliki posisi sebagai instrumen pencarian dan pembacaan, bukan sebagai sumber mutlak segala kebenaran.
Karena itu, epistemologi Qurani tidak memusuhi ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ia menempatkan ilmu pada tempat yang lebih luas. Alam dapat diteliti. Masyarakat dapat dianalisis. Ekonomi dapat dihitung. Sejarah dapat dikaji. Politik dapat dipelajari. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar manusia membaca ayat-ayat kauniyah. Tetapi hasil pembacaan manusia terhadap realitas tidak otomatis menjadi kebenaran mutlak yang boleh menggantikan wahyu.
Di sinilah kita menemukan perbedaan mendasar antara akal yang mencari kebenaran dan akal yang mengangkat dirinya menjadi sumber kebenaran tertinggi.
Akal yang mencari kebenaran akan terbuka terhadap koreksi. Ia bersedia mengatakan, “Saya mungkin keliru.” Ia membedakan antara fakta dan interpretasi, antara pengetahuan dan dugaan, antara teori dan realitas. Sebaliknya, ketika suatu kerangka berpikir berubah menjadi dogma tertutup, fakta yang tidak sesuai dengan teori dapat dipaksa untuk mengikuti teori. Kritik dianggap sebagai ancaman. Pertanyaan dianggap sebagai pembangkangan. Dan pada titik tertentu, manusia tidak lagi menggunakan ideologi untuk membaca realitas, tetapi justru memaksa realitas agar sesuai dengan ideologinya.
Inilah salah satu bahaya terbesar ketika ideologi mengambil alih epistemologi.
Sebab ketika ideologi telah menjadi ukuran mutlak, maka manusia dapat mulai membedakan sesamanya bukan berdasarkan kebenaran dan akhlak, tetapi berdasarkan apakah seseorang berada di dalam atau di luar kategori ideologisnya. Dari sinilah konflik pemikiran dapat berubah menjadi konflik identitas, kemudian berubah menjadi konflik kepentingan, dan pada kondisi tertentu dapat berujung pada perebutan kekuasaan yang keras.
Karena itu, masalahnya bukan hanya apa ideologinya, tetapi apakah manusia masih memiliki ruang untuk melakukan koreksi terhadap ideologi tersebut.
Dalam perspektif Qurani, justru di sinilah pentingnya tradisi berpikir. Al-Qur’an tidak memuji manusia karena sekadar menerima informasi. Al-Qur’an berkali-kali mengajak manusia untuk menggunakan akal, memperhatikan tanda-tanda, mengambil pelajaran, dan membedakan. Bahkan istilah Ulul Albab menunjukkan manusia yang tidak berhenti pada permukaan realitas.
QS. Ali ‘Imran ayat 190 menyebut bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulul Albab. Ayat berikutnya menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang mengingat Allah sekaligus memikirkan penciptaan langit dan bumi.
Perhatikan perpaduannya: mengingat Allah dan berpikir tentang realitas.
Inilah salah satu fondasi penting Epistemologi Qurani. Berpikir tidak harus membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Justru berpikir yang benar semestinya membawa manusia semakin sadar bahwa dirinya bukan pemilik mutlak realitas. Ilmu tidak menjadikan manusia Tuhan; ilmu justru semestinya membuat manusia semakin menyadari keterbatasannya sebagai makhluk.
Dengan demikian, persoalan kita hari ini tidak cukup dijawab dengan mengganti satu ideologi dengan ideologi lainnya. Sebab jika cara berpikirnya tetap sama—mencari satu kerangka yang dianggap mampu menjelaskan seluruh kehidupan, kemudian menjadikannya sebagai ukuran mutlak—maka manusia hanya berpindah dari satu dogmatisme ke dogmatisme yang lain.
Inilah mengapa kritik terhadap komunisme tidak boleh berhenti pada kritik terhadap komunisme. Ia harus menjadi kesempatan untuk menguji seluruh kecenderungan manusia dalam memutlakkan sesuatu yang sebenarnya terbatas.
Materi tidak boleh dimutlakkan. Pasar tidak boleh dimutlakkan. Negara tidak boleh dimutlakkan. Kekuasaan tidak boleh dimutlakkan. Mayoritas tidak boleh dimutlakkan. Bahkan akal manusia sendiri tidak boleh dimutlakkan.
Semuanya memiliki tempat, fungsi, dan batas.
Dalam perspektif tauhidik, yang mutlak hanyalah Allah. Sedangkan seluruh produk pemikiran manusia tetap merupakan hasil ikhtiar manusia yang terbatas. Karena itu, sistem ekonomi, teori politik, konsep pendidikan, mekanisme kekuasaan, dan berbagai konstruksi sosial harus selalu dapat diuji: apakah ia benar-benar memuliakan manusia, menjaga keadilan, melindungi amanah, dan membawa kehidupan menuju kemaslahatan, atau justru menjadikan manusia sebagai alat bagi sistem.
Di sinilah pembahasan kita mulai bersentuhan dengan persoalan kekuasaan.
Sebab ideologi yang telah menguasai epistemologi pada akhirnya akan mencari ruang untuk menguasai institusi. Gagasan ingin diwujudkan menjadi sistem. Sistem membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan membutuhkan manusia yang menjalankannya. Dan ketika manusia yang menjalankan kekuasaan memiliki epistemologi yang tertutup, maka sistem dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan keyakinannya sendiri.
Karena itu, peradaban tidak cukup dibangun dengan sistem yang baik. Ia membutuhkan manusia yang mampu memahami sistem, memiliki kapasitas untuk menjalankannya, dan memiliki integritas untuk tidak menyalahgunakannya.
Di sinilah pembahasan kita pada bagian berikutnya akan bergerak.
Jika ideologi dapat membentuk sistem dan sistem dapat membentuk manusia, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting:
Apakah cukup kita mencari sistem yang baik, sementara manusia yang menjalankannya belum dibentuk menjadi manusia yang baik?
Pertanyaan itulah yang akan membawa kita kepada bagian ketiga: manusia, sistem, dan sumber daya insani.
Bersambung — Bagian 3 dari 6: “Sistem yang Baik Saja Tidak Cukup.”
