Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. Amirsyah Tambunan, CWC dan Sekretaris Mashuri Masyhuda, SS,MM, CWC resmi menandatangani Ketentuan Majelis Pendayagunaan Wakaf tanggal 10 November 2026.
Amirsyah menegaskan, menjadikan momen Tanwir Muhammadiyah di Palu sebagai ajang mensosialisasikan sejumlah Ketentuan Majelis Pendayagunaan Wakaf sebagai turunan dari Pedoman PP Muhammadiyah No.3/PED/I.O/B/2025 tentang Wakaf Muhammadiyah yang resmi ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
Lebih lanjut Amirsyah berharap dalam Tanwir dapat menjadi momen penting pada Komisi A Bidang Program. Salah satu program yang menjadi fokus yakni pelayanan kepada umat melalui pendayagunaan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Ia bertekad menggunakan lahan wakaf sebagai sarana pelayanan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, rumah sakit, sarana ibadah dan layanan lainnya sekitar 70 hingga 80 %.
Namun pihaknya juga mengakui, masih banyak tanah wakaf yang belum produktif. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdiri (1912) telah sungguh-sungguh memanfaatkan lahan wakaf. Karena itu ia berharap dengan selesainya sejumlah ketentuan Tata Kelola Wakaf dapat melakukan percepatan (akselerasi); pertama, memproduktifkan wakaf; kedua, melindungi aset wakaf Muhammadiyah; ketiga, mencegah potensi sengketa dan penyalahgunaan wakaf.
Penguatan Sistem Dalam Pengelolaan Wakaf
Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah telah intens melakukan pembahasan sejumlah ketentuan sejak 6-7 Juni 2026 di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis telah mematangkan berbagai ketentuan internal yang memperkuat sistem pengelolaan wakaf yang menjadi bagian dari pengelolaan wakaf Muhammadiyah secara modern, transparan, dan akuntabel.
Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Hilman Latief menyambut baik telah pembahasan hingga menyelesaikan seluruh ketentuan tata kelola wakaf dan menjadi memomen sosialisasi dalam Tanwir Muhammadiyah 2026 di Palu.
Adapun Ketentuan Majelis Pendayagunaan Wakaf yang disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan ada 11 (sebelas) poin. Sosialisasi ini diharapakan dapat menjadi daya dukung dan berdampak dalam mengelola AUM yang mencakup aspek penting.
Pertama, ketentuan tentang Prolehan, Pendaftaran Sertifikasi Harta Benda Wakaf. Muhammadiyah menegaskan agar harta benda wakaf yang diterima telah memenuhi syarat dan segera didaftarkan untuk perolehan pengesahan sertifikat dari ATR/BPN.
Kedua, ketentuan tentang Inventarisasi dan Validasi Aset Wakaf dan Non Wakaf Muhammadiyah. Hal ini untuk menjamin bahwa aset berupa harta benda wakaf dan non wakaf terjamin sebagai aset wakaf Muhammadiyah.
Ketiga, ketentuan tentang Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen Wakaf Muhammadiyah. Ini agar tertib secara administratif dan tertib secara organisasi.
Keempat, ketentuan tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Nazhir. Hal ini dapat memperkuat peran nazhir yang kompeten dan profesional.
Kelima, ketentuan tentang Pelimpahan, Istibdal dan Perubahan Peruntukan Harta Benda wakaf agar produktif.
Keenam, ketentuan tentang Mitigasi Sengketa, Advokasi dan Penanganan Harga Benda Wakaf bermasalah sehingga dapat diselesaikan.
Ketujuh, ketentuan tentang Pengembangan Wakaf Produktif Muhammadiyah guna meningkatkan ekosistem wakaf di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Kedelapan, ketentuan tentang Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan secara kolektif dan kolegial dari tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah hingga Pusat.
Kesembilan, ketentuan tentang Kerjasama Pengelolaan Harga Benda Wakaf Muhammadiyah dengan berbagai pihak. Kesepuluh, ketentuan tentang Pengimpunan, Pengelolaan Wakaf Uang Muhammadiyah secara tranparan dan akuntabel sehingga berdampak positif dalam pengolaan wakaf uang atau wakaf melalui uang.
Sebelas, ketentuan tentang Pelaporan Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Muhammadiyah kepada publik sebagai bagian dari dipertanggung jawabkan bahwa wakaf pada hakikatnya milik Allah dan pendayagunaan dipertanggung jawabkan nazhir Persyarikatan.
Oleh karena itu salah satu poin penting pembiayaan adalah melaporkan pengelolaan wakaf, termasuk ketentuan hak pengelolaan nazhir sebesar 10 persen dari hasil bersih sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (*/tim)
