LHKP PWM Jatim: Layanan Haji Harus Prima Berbasis Nilai Kebajikan

LHKP PWM Jatim: Layanan Haji Harus Prima Berbasis Nilai Kebajikan
www.majelistabligh.id -

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lalu dinilai mencatatkan peningkatan kualitas signifikan, ditandai dengan menurunnya keluhan masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian ini menjadi modal penting dalam mengelola mobilisasi jemaah dalam skala masif, mengingat jumlah jemaah haji reguler dan khusus Indonesia secara nasional menembus lebih dari 221.000 orang, ditambah pergerakan jemaah umrah yang mencapai 1,49 juta orang.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr. Mukayat Al Amin, S.Sos., M.Sosio., menegaskan bahwa perbaikan layanan ini merupakan hasil sinergi dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, LHKP memandang tata kelola haji bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan bagian dari pengabdian yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan.

“Mengapa LHKP itu mengurusi haji. Sebenarnya bukan ngurus haji, tetapi sebagai lembaga hikmah yang didahulukan, berpikir yang baik, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk kemaslahatan umat,” ujar Mukayat, dalam Dialog Publik bersama Kementerian Haji dan Umrah RI, di Hall Mas Mansyur, Kantor Pimpinan Wilayah Muhamadiyah(PWM) Jawa Timur, di Surabaya, Ahad 22 November 2026.

Dalam Dialog Publik dengan tema “Menata sistem haji indonesia, memutus antrean panjang, menekan biaya, meningkatkan kualitas layanan” yang dihadiri oleh Laksamana Muda TNI (Purn.) Drs. Ian Heriyawan, CHRMP., Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Haji di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Mukayat juga menyoroti besarnya pengorbanan masyarakat Indonesia demi menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Banyak calon jemaah di daerah yang harus menabung puluhan tahun, bahkan merelakan aset berharga seperti menjual tanah maupun rojokoyo (hewan ternak) demi menggenapi biaya perjalanan ibadah haji.

Kondisi sosiologis inilah, lanjut Mukayat, yang menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja dengan standar moral tertinggi dan penuh empati.

“Pelayanan kepada jemaah harus prima. Kalau tidak prima, kita bisa kualat. Bayangkan, masyarakat kita berangkat ke Tanah Suci dengan penuh perjuangan, ada yang sampai menjual tanah dan rojokoyo. Maka sudah sepatutnya mereka dilayani dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Mukayat menambahkan, apresiasi luas yang mengalir dari masyarakat kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) atas kelancaran operasional haji tahun 2026 patut disyukuri sekaligus dijaga konsistensinya. Tren positif ini harus terus dikawal melalui diskusi konstruktif dan perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kenyamanan serta keselamatan jemaah, terutama kelompok lanjut usia.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, ia berharap ekosistem pelayanan haji di Indonesia semakin matang dan berkelanjutan di masa mendatang.

“Banyak pihak memberikan apresiasi khusus kepada Kemenhaj atas perbaikan tahun ini, dan semoga tren baik ini terus berlanjut. Kita semua berharap bisa terus mengambil peran sebagai pengabdi jemaah haji,” pungkas Mukayat. || chusnun

 

Tinggalkan Balasan

Search