Mengapa Ada Manusia yang Tega Menzalimi Bangsa Sendiri?

Mengapa Ada Manusia yang Tega Menzalomi Bangsa Sendiri?
*) Oleh : Dr. Risman Muchtar, M.Si
Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah.
www.majelistabligh.id -

3. Kerusakan akhlak dan hilangnya rasa malu
Ketika kebohongan dianggap biasa, korupsi dianggap lumrah, manipulasi dianggap kecerdikan, dan pengkhianatan dianggap strategi, masyarakat sedang menghadapi kerusakan standar moral. Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
“Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang masih dikenal manusia ialah: Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu.” (HR. Bukhari).

Hadist ini menunjukkan pentingnya rasa malu sebagai pengendali moral. Rasa malu yang dimaksud bukan sekadar takut diketahui orang lain, tetapi kesadaran bahwa perbuatan buruk tidak pantas dilakukan sekalipun tersembunyi dari pengawasan manusia.

 

4. Loyalitas kelompok mengalahkan kebenaran dan keadilan
Salah satu bentuk penyimpangan moral adalah ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kebenaran. Dalam praktiknya, hal ini dapat terlihat ketika seseorang:
• Membela kesalahan kelompoknya sendiri.
• Menutupi penyimpangan orang yang dekat dengannya.
• Menyerang pihak lain yang mengungkap kebenaran.
• Mengorbankan kepentingan publik demi mempertahankan jaringan kekuasaan.
Allah SWT memberikan pedoman yang sangat tegas:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (QS. An-Nisa: 135).

Pesan ayat ini sangat relevan: kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh hubungan keluarga, persahabatan, afiliasi politik, organisasi, maupun kepentingan kelompok.

5. Kekuasaan diperlakukan sebagai hak milik, bukan amanah
Kekuasaan pada hakikatnya adalah instrumen untuk melayani kepentingan masyarakat.
Namun, ketika kekuasaan diperlakukan sebagai milik pribadi, jabatan dapat berubah menjadi sarana memperkaya diri, mempertahankan dominasi, dan mengendalikan orang lain. Rasulullah SAW memberikan peringatan tentang beratnya amanah kepemimpinan:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah kehormatan tanpa konsekuensi. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya.

III. Membaca Fenomena Kezaliman melalui Psikologi dan Sosiologi
1. Moral disengagement: membenarkan tindakan yang salah
Albert Bandura (1999) menjelaskan konsep moral disengagement, yaitu proses psikologis ketika seseorang melepaskan atau menonaktifkan mekanisme pengendalian moral sehingga dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai yang sebenarnya diketahuinya. Contohnya:
• Korupsi disebut sebagai kebiasaan yang sudah berlangsung lama.
• Penyalahgunaan jabatan dianggap sebagai balas jasa.
• Kebohongan dibenarkan atas nama kepentingan yang lebih besar.
• Kerugian rakyat dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Dengan mekanisme pembenaran tersebut, seseorang dapat melakukan tindakan merugikan tanpa merasakan beban moral sebagaimana mestinya.

2. Normalisasi penyimpangan dalam lingkungan sosial
Penyimpangan yang terus dibiarkan dapat berkembang menjadi kebiasaan kelembagaan. Ketika pelanggaran tidak memperoleh sanksi, bahkan pelakunya justru mendapatkan keuntungan, anggota organisasi lainnya dapat terdorong meniru perilaku tersebut. Akibatnya, kejahatan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari budaya kerja.

Dalam kajian sosiologi organisasi, kondisi ini penting diperhatikan karena perilaku individu tidak berdiri sendiri. Norma kelompok, sistem penghargaan, relasi kekuasaan, dan mekanisme pengawasan turut memengaruhi tindakan seseorang.

3. Penyalahgunaan kekuasaan dan kelemahan institusi
Robert Klitgaard (1988) mengembangkan kerangka analisis korupsi yang dikenal melalui rumusan: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability. Artinya, risiko korupsi meningkat ketika monopoli kekuasaan dan keleluasaan mengambil keputusan tidak diimbangi akuntabilitas yang memadai.

Kerangka ini memperlihatkan bahwa memberantas kezaliman tidak cukup hanya mengandalkan imbauan moral. Sistem harus dirancang agar kekuasaan dapat diawasi, keputusan dapat diperiksa, dan pelanggaran dapat dikenai konsekuensi hukum.

 

Tinggalkan Balasan

Search