Panggung politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan lakon sekaligus drama mengagetkan. Tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memperagakan “kesaktian”-nya: merombak kabinet untuk yang ketujuh kalinya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
Angka tujuh mungkin angka keramat bagi penyuka mistisme, tetapi bagi para pengamat kampus hingga penikmat warung kopi, angka ini lebih mirip rekor bongkar-pasang lego yang tak kunjung presisi.
Kreativitas bongkar-pasang ini sejatinya telah dimulai sejak 19 Februari 2025, saat reshuffle perdana mendepak posisi Menteri Pendidikan Tinggi. Sejak saat itu, Istana seolah berubah menjadi stasiun transit dengan pintu putar.
Posisi vital seperti Menteri Keuangan bahkan sempat berulang kali berganti nahkoda—mulai dari Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara—sebelum jilid ketujuh ini kembali merombak jajaran menterinya.
Dua Nama Jadi Perhatian
Reshuffle jilid ketujuh ini bukan sekadar rutinitas merapikan debu birokrasi. Dari total 18 pejabat yang dilantik—termasuk pergeseran Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi hingga Dudung Abdurachman yang melompat dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ke Menko Polkam—ada dua figur yang sukses membuat publik membelalakkan mata. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dicopot dari Kapolri untuk digantikan Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Pratikno yang posisinya sebagai Menko PMK digeser oleh Sugiono.
Selama ini, warganet terlanjur memercayai sebuah mitos politik modern, bahwa ada figur-figur yang konon dipagari oleh “doa takdir” dan sejarah rezim lama sehingga mustahil disentuh, apalagi digeser dan dicopot.
Listyo Sigit dan Pratikno kerap dipandang sebagai simbol penjaga trah lama serta benteng loyalitas ganda dalam lingkaran Istana. Konsep “menteri tak tersentuh” ini mendadak runtuh hanya dalam satu hembusan napas pengumuman di Istana.
Listyo digeser menjadi Kepala KSP, sebuah posisi yang manis di atas kertas namun secara riil melepaskan tongkat komando kepolisian. Sedangkan Pratikno harus rela kursinya diserahkan kepada Sugiono. Presiden Prabowo, dengan gaya khasnya, dengan santai membuyarkan kalkulasi politik para pakar yang terbiasa bersilat lidah di media.
Jelang Putusan MK
Tentu saja, warganet Indonesia yang terkenal cerdas—atau terlampau kreatif—tidak pernah kehilangan daya dalam menghubungkan titik-titik misteri. Bongkar-pasang pejabat vital ini terjadi persis ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sedang sibuk “membuka lembaran tua” yang sangat sensitif.
MK tengah menggelar persidangan terkait keabsahan syarat administrasi cawapres 2024, sebuah isu panas mengenai dugaan cacat administratif dan manipulasi dokumen yang kembali membayangi legitimasi posisi orang nomor dua di republik ini.
Putusan MK tersebut dijadwalkan mengetuk palu pada 5 Oktober 2026, hanya berjarak empat hari dari manuver besar di Istana.
Apakah ini hanya kebetulan tanggal di kalender kerja? Dalam kamus politik kekuasaan, kebetulan adalah kata lain dari perencanaan yang disusun teramat rapi.
Pembersihan elemen-elemen kunci dari rezim terdahulu persis sebelum ketukan palu MK memberikan pesan tersirat yang amat terang, bahwa Presiden Prabowo sedang menegaskan siapa pemegang tongkat komando yang sebenarnya.
Mengeliminasi “orang-orang titipan” di ranah penegakan hukum dan koordinasi pemerintahan tepat saat dinamika hukum berada di puncak krusial, adalah langkah catur yang sangat terukur.
Prabowo seolah ingin memastikan bahwa panggung stabilitas nasional berada sepenuhnya dalam kendali tunggal, tanpa ada potensi “duri dalam daging” atau loyalitas ganda yang bisa merintangi konsolidasi kekuasaannya.
Dengan merangkul jajaran baru seperti Arrmanatha Nasir di posisi Menlu dan menata ulang pos-pos strategis lainnya, Prabowo tak cuma melakukan rotasi pemain, melainkan mengganti taktik permainan. Istana lambat laun steril dari pengaruh sisa-sisa bayang-bayang kekuatan masa lalu.
Pada akhirnya, reshuffle ketujuh ini membuktikan satu hal, bahwa dalam panggung drama Merah Putih, tidak ada pemeran utama yang benar-benar abadi kecuali sang sutradara itu sendiri.
Reshuffle ala Presiden Prabowo, ada yang memaknai sedang membersihkan kerikil di jalan tol politiknya. Apapun yang bakal terjadi pada 5 Oktober nanti di gedung MK, satu hal yang sudah pasti: Presiden berusaha membakar jembatan kompromi lama dan siap melaju tanpa bayang-bayang masa lalu. (*)
